Situasi Turkestan Timur atau Xinjiang semestinya tidak hanya menjadi persoalan yang dibicarakan di level regional, namun juga di level global.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Pemerintahan Turkestan Timur di Pengasingan (ETGE), Salih Hudayar, dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Asian Human Rights Forum, akhir pekan lalu.
Hudayar mengingat partisipan diskusi bahwa Turkestan Timur yang terletak di jantung Asia memiliki sejarah panjang hingga 6.000 tahun.
“Warisan ini telah terancam sejak tahun 1876, ketika Kekaisaran Qing menginvasi dan kemudian mencaplok Turkestan Timur pada tahun 1876 dan kemudian mencaploknya pada tahun 1884, mengubah nama Turkestan Timur menjadi Xinjiang, yang berarti koloni atau wilayah baru. dalam bahasa Cina. Namun, masyarakat Turkistan Timur tidak pernah menyerah dalam perjuangannya untuk merebut kembali kemerdekaannya,” ujar Hudayar.
Dia mengatakan, masyarakat Turkestan Timur sedang menghadapi kampanye penjajahan dan genosida brutal yang dilakukan pemerintah Tiongkok selama lebih dari 70 tahun.
“Selama 74 tahun terakhir, masyarakat Turkestan Timur telah mengalami penjajahan brutal, genosida, dan pendudukan oleh pemerintah Tiongkok. Kampanye genosida ini mencakup interniran massal, sterilisasi paksa, pemerkosaan sistematis, pengambilan organ, penyiksaan, perbudakan paksa, dan indoktrinasi paksa. Saat ini, jutaan rakyat kita masih dikurung di kamp konsentrasi, sementara jutaan lainnya telah dijatuhi hukuman resmi karena melakukan kejahatan separatisme atau hanya karena berada di penjara,” katanya.
Dia menambahkan bahwa lebih dari 8 lakh atau 800 ribu anak saat ini dipisahkan secara paksa dari keluarga mereka.
“Pada saat yang sama, lebih dari 890.000 anak-anak kita saat ini dipisahkan secara paksa dari keluarga mereka dan dimasukkan ke dalam lembaga-lembaga yang dikelola negara atau kamp-kamp interniran yang bertujuan untuk menghapus identitas mereka dan mengasimilasi mereka ke dalam apa yang pada dasarnya disebut sebagai warga negara Tiongkok yang setia, seperti yang dikatakan oleh warga Tiongkok. pemerintah menyebutnya,” katanya.
Hudayar lebih lanjut menyebutkan bahwa masjid dan situs keagamaan lainnya juga telah dihancurkan dan mempraktikkan Islam atau agama lain di negara tersebut merupakan tindakan kriminal.
“Sayangnya, identitas agama dan budaya kami pun dikepung. Lebih dari 16.000 masjid dan tempat keagamaan lainnya telah dihancurkan. Mempraktikkan Islam atau agama lain di Turkestan Timur secara efektif telah dikriminalisasi. Ribuan cendekiawan dan intelektual kita telah dijatuhi hukuman penjara mulai dari 15 tahun hingga penjara seumur hidup hanya karena menganjurkan pengamalan agama kita, karena menganjurkan untuk melestarikan sejarah kita, menganjurkan untuk mempertahankan budaya kita,” urai Hudayar lagi.
Selama bulan Ramadhan, pemerintah Tiongkok menggunakan taktik seperti patroli pemerintah dan mengirimkan tentara pemerintah Tiongkok ke rumah-rumah Uighur dan Turki untuk memastikan bahwa orang-orang tersebut tidak berpuasa.
“Bahkan sekarang, ketika kita berada di hari-hari terakhir Ramadhan, pemerintah Tiongkok sepanjang Ramadhan telah menggunakan taktik seperti patroli pemerintah, mengirimkan tentara pemerintah Tiongkok ke rumah-rumah Uighur dan Turki untuk memastikan bahwa orang-orang ini tidak berpuasa, mengundang mereka untuk berpuasa, dan mengundang mereka untuk berpuasa. wajib mengadakan pesta paksa di siang hari, memaksa mereka makan, dan melakukan pengawasan untuk mencegah mereka berpuasa, ”ujarnya.
Komunitas internasional gagal mengambil langkah efektif untuk mengakhiri genosida ini dan dengan demikian membiarkan pemerintah Tiongkok melakukan genosida tanpa mendapat hukuman, kata Hudyara.
Lebih lanjut ia menegaskan, isu genosida di Turkestan Timur bukan sekadar persoalan HAM belaka.
“Akar dari genosida yang sedang berlangsung adalah pendudukan dan kolonisasi Tiongkok di Turkestan Timur. Oleh karena itu, memulihkan kemerdekaan Turkistan Timur adalah satu-satunya jalan untuk menjamin hak asasi manusia, kebebasan, kebebasan beragama, dan keberadaan rakyat kami,” tambahnya.
David Vance, aktivis hak asasi manusia lainnya yang berpartisipasi dalam diskusi online mengatakan bahwa situasi di Tiongkok dan Pakistan lebih buruk dibandingkan apa yang terjadi di Libya atau Irak.
“Situasi di Tiongkok dan Pakistan, seperti yang telah kita bicarakan, jauh lebih buruk daripada yang terjadi di Libya atau Irak. Permasalahan mendasarnya adalah negara-negara adidaya atau negara-negara besar di Barat lemah dan pengecut. Mereka takut dalam beberapa kasus. Di Inggris, pemerintah Inggris takut untuk berbicara menentang beberapa kekejaman ini,” demikian Hudayar.
