Berita

Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Tulisan Mega Puncak Hubungan Buruk Dengan Jokowi

SENIN, 08 APRIL 2024 | 21:04 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketua Umum Partaio Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menulis sebuah artikel di koran, yang ditafsirkan sebagai puncak dari hubungan buruknya dengan Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai, tulisan Megawati berjudul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi" merupakan pernyataan sikap kepada Jokowi yang dianggap ikut campur dalam pertarungan politik pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Tulisan Mega merupakan klimaks atas hubungan buruk dengan Jokowi yang dianggap terlalu jauh cawe-cawe urusan pilpres," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/4).


Salah satu bentuk cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024, menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang (FISIP Unpam) tersebut, adalah dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, Megawati memandang Jokowi telah memanfaatkan jabatannya untuk suksesi kemenangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 tersebut, sehingga kubu koalisinya menggugat ke MK.

" Manuver politik Jokowi yang mendukung 02 dianggap sebagai faktor utama kekalahan Ganjar. Jadi tulisan Mega mewakili keresahan atas dugaan kecurangan pemilu," tutur Yusak.

"Khususnya, terkait proses kandidasi pencawapresan Gibran, penggunaan aparatus negara, dan politik bansos (bantuan sosial) untuk kepentingan elektoral," sambungnya berpendapat.

Lebih dari itu, Yusak meyakini Megawati menulis artikel di koran dengan mengangkat tema MK, disebabkan sejarah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di pemilu-pemilu terdahulu tidak pernah dikabulkan.

"Sejak pilpres langsung 2004, isu kecurangan pemilu selalu muncul dan berujung gugatan di MK. Sepanjang itu pula, MK belum pernah mengabulkan gugatan pemohon," demikian Yusak menambahkan.



Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya