Berita

Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Tulisan Mega Puncak Hubungan Buruk Dengan Jokowi

SENIN, 08 APRIL 2024 | 21:04 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketua Umum Partaio Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menulis sebuah artikel di koran, yang ditafsirkan sebagai puncak dari hubungan buruknya dengan Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai, tulisan Megawati berjudul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi" merupakan pernyataan sikap kepada Jokowi yang dianggap ikut campur dalam pertarungan politik pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Tulisan Mega merupakan klimaks atas hubungan buruk dengan Jokowi yang dianggap terlalu jauh cawe-cawe urusan pilpres," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/4).


Salah satu bentuk cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024, menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang (FISIP Unpam) tersebut, adalah dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, Megawati memandang Jokowi telah memanfaatkan jabatannya untuk suksesi kemenangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 tersebut, sehingga kubu koalisinya menggugat ke MK.

" Manuver politik Jokowi yang mendukung 02 dianggap sebagai faktor utama kekalahan Ganjar. Jadi tulisan Mega mewakili keresahan atas dugaan kecurangan pemilu," tutur Yusak.

"Khususnya, terkait proses kandidasi pencawapresan Gibran, penggunaan aparatus negara, dan politik bansos (bantuan sosial) untuk kepentingan elektoral," sambungnya berpendapat.

Lebih dari itu, Yusak meyakini Megawati menulis artikel di koran dengan mengangkat tema MK, disebabkan sejarah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di pemilu-pemilu terdahulu tidak pernah dikabulkan.

"Sejak pilpres langsung 2004, isu kecurangan pemilu selalu muncul dan berujung gugatan di MK. Sepanjang itu pula, MK belum pernah mengabulkan gugatan pemohon," demikian Yusak menambahkan.



Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya