Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay/RMOL
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani, diminta untuk segera meminta maaf terkait komentarnya pada aturan pemberian fasilitas impor barang bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pasalnya, kata Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay, pernyataan Benny Rhamdani yang menyoal barang impor PMI telah menimbulkan kegaduhan.
Sebelumnya, Benny menyoal terbitnya Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang berakibat penumpukan barang PMI pada Desember 2023 dikarenakan ada keterlambatan, ataupun pembatasan barang.
Saleh Daulay mengatakan, aturan tersebut adalah produk Kementerian Perdagangan. Tetapi, usulannya juga datang dari Benny selaku ketua BP2MI.
"Benny kelihatannya ingin menjadi pahlawan kesiangan terkait lahirnya aturan tersebut. Ternyata, Benny yang paling berperan atas lahirnya aturan tersebut, bukan Kementerian Perdagangan," ujar Saleh kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/4).
Menurut informasi valid yang diterima Saleh, aturan terkait impor barang PMI itu berawal dari rapat terbatas yang dilaksanakan tanggal 3 Agustus 2023 yang lalu. Rapat dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.
Peserta rapat yang hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Negara BUMN, Menteri Investasi, dan Kepala BP2MI Benny Ramdhani.
“Yang menarik, Benny Ramdhani yang memberikan paparan di depan semua peserta rapat. Keputusan rapat, PMI diperbolehkan mengirim barang maksimal 1.500 dolar AS per tahun tanpa persyaratan sebagai importir. Pengiriman sebanyak itu dapat dilakukan sebanyak 3 kali pengiriman,” ungkap Anggota Komisi IX DPR RI ini.
Saleh melanjutkan, hasil ratas tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan rapat teknis yang dihadiri oleh pejabat eselon I dan II. Dari BP2MI, yang hadir adalah Sukarman, Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia dan Afrika. Dalam rapat teknis ini, diputuskan jenis dan batas nilai barang kiriman.
“Ada banyak jenis barang yang diperbolehkan mulai dari pakaian hingga elektronik dan mainan anak,” ujarnya.
Dari hasil rapat teknis dan rincian itulah, lanjut Saleh, kemudian dituangkan di dalam lampiran III Permendag Nomor 36/2023 yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.
Namun, setelah aturan diterbitkan, konon ada penumpukan barang kiriman PMI di beberapa tempat.
“Terkait hal ini, seharusnya Benny dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain. Terutama dengan aparat bea cukai yang mempunyai kewenangan atas hal itu. Sayangnya, Benny tidak melakukan apa pun,” sesal Saleh.
Padahal setelah ditelusuri, pihak Bea Cukai menyebut bahwa salah satu masalahnya adalah data PMI pengirim barang tidak dapat diakses dari Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI).
“Tetapi anehnya, Benny malah menyebut-nyebut Zulkifli Hasan dan pemerintah bertindak zalim? Kelihatan betul Benny ini sangat tendensius dan berupaya menyalahkan orang lain,” tegasnya.
"Benny itu kan bagian dari pemerintah. Tidak hanya itu, dialah yang paparan dalam ratas sehingga aturan itu terbit. Kenapa tidak langsung cari jalan keluar? Kenapa kok malah menunjuk orang lain?" sambungnya.
Lebih jauh, Saleh pun mengutip pepatah Melayu menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Menurutnya, Benny seperti sedang melakukan suatu perbuatan yang memalukan diri sendiri.
“Saya menduga Benny sengaja memicu kegaduhan atas terbitnya aturan baru ini. Seperti biasa, Benny sedang mencari perhatian,” tandasnya.
