Berita

Warga memegang lilin saat menghadiri acara jaga malam dan doa di Kigali, Rwanda/Net

Dunia

Rwanda Gelar Seminggu Berkabung, Peringati 30 Tahun Peristiwa Genosida

MINGGU, 07 APRIL 2024 | 15:24 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Hari Minggu (7/4) menandai dimulainya masa berkabung nasional Rwanda selama sepekan ke depan untuk memperingati 30 tahun genosida yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Hutu.

Presiden Rwanda, Paul Kagame memimpin peringatan genosida dengan meletakkan karangan bunga di kuburan massal di ibu kota, Kigali.

Dia berdiri didampingi oleh para pemimpin Afrika Selatan dan Ethiopia serta mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton.


Sesuai tradisi, Presiden Kagame akan menyalakan api peringatan pada Minggu malam (7/4) di Kigali Genocide Memorial, tempat lebih dari 250.000 korban diyakini dimakamkan.

Ia juga diperkirakan akan menyampaikan pidato pada hari berikutnya.

Mengutip laporan Al-Jazeera, selama Minggu Berkabung, musik dilarang diperdengarkan di tempat umum maupun radio.

Sementara acara olahraga dan film dilarang ditayangkan di TV kecuali terkait dengan apa yang disebut “Kwibuka (Peringatan) 30”.

PBB dan Uni Afrika juga akan mengadakan upacara peringatan.

Pembunuhan besar-besaran, yang dimulai pada tanggal 7 April 1994, berlangsung 100 hari sebelum milisi pemberontak Front Patriotik Rwanda (RPF) merebut Kigali pada bulan Juli tahun itu, dan menyebabkan sekitar 800.000 orang tewas, sebagian besar adalah orang Tutsi dan juga orang Hutu moderat.

Pembunuhan Presiden Hutu Juvenal Habyarimana pada malam tanggal 6 April, ketika pesawatnya ditembak jatuh di atas Kigali, memicu amukan orang-orang Hutu bersenjata dan milisi “Interahamwe”.

Korban mereka ditembak, dipukuli, atau dibacok hingga tewas dalam pembunuhan yang dipicu oleh propaganda kejam anti-Tutsi yang disiarkan di TV dan radio.

Menurut angka PBB, setidaknya 250.000 perempuan diperkosa dalam peristiwa tersebut.

Rwanda kini berada di bawah pemerintahan Kagame, yang memimpin RPF, namun bekas kekerasan masih tetap ada, meninggalkan jejak kehancuran di seluruh wilayah Great Lakes di Afrika.

Kegagalan komunitas internasional untuk melakukan intervensi telah menjadi penyebab rasa malu yang berkepanjangan, dimana Presiden Prancis Emmanuel Macron diperkirakan berpidato hari ini untuk menyesali ketidakmampuan Paris, sekutu Barat dan Uni Afrika menghentikan pembantaian tersebut.

Menurut Rwanda, ratusan tersangka genosida masih buron, termasuk di negara tetangga seperti Republik Demokratik Kongo dan Uganda

Hanya 28 dari mereka yang telah diekstradisi ke Rwanda dari seluruh dunia.

Prancis, salah satu tujuan utama tersangka genosida Rwanda telah mengadili dan menghukum enam orang atas keterlibatan mereka dalam pembunuhan tersebut.

Pada tahun 2002, Rwanda mendirikan pengadilan komunitas di mana para korban mendengar pengakuan dari orang-orang yang menganiaya mereka, meskipun pengawas hak asasi manusia mengatakan bahwa sistem tersebut juga mengakibatkan hilangnya keadilan.

Saat ini, KTP Rwanda tidak menyebutkan apakah seseorang itu Hutu atau Tutsi.

Menjelang peringatan 30 tahun tersebut, ada seruan baru dari pengawas hak asasi manusia agar tersangka genosida yang tersisa harus dimintai pertanggungjawaban.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya