Berita

Kegiatan buka puasa bersama Poros Rawamangun dan ojek online Jakarta di Aula Gedung Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur Jumat, (5/4)/Ist

Politik

Poros Rawamangun Desak Penyelenggara Pemilu Serentak Tak Lagi Terlibat Pilgub Jakarta

SABTU, 06 APRIL 2024 | 11:56 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penyelenggara Pemilu Serentak 2024 di Provinsi DKI Jakarta diharap tidak lagi ikut campur dalam gelaran Pilgub Jakarta yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.

Demikian penegasan Ketua Poros Rawamangun, Rudy Darmawanto saat kegiatan buka puasa bersama Poros Rawamangun dan ojek online Jakarta di Aula Gedung Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur Jumat, (5/4).

Rudy mengatakan, sejumlah oknum penyelenggara Pemilu Serentak 2024 di DKI Jakarta, seperti KPU, PPK, PPS, termasuk Panwaslu diduga terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran pemilu.


"Pemilu di Jakarta kemarin sangat carut marut, diduga ada ada politik uang yang melibatkan oknum KPU dan PPK," kata Rudy dalam keterangannya, Sabtu (6/4).

Menurut Rudy, penyelenggara pemilu harus dievaluasi menyeluruh agar gelaran Pemilu Jakarta 2024 lebih profesional, kredibel, dan transparan.

"Penyelenggara pemilu yang diduga terlibat tidak boleh lagi melaksanakan penyelenggaraan pilkada. Jadi  Pilkada Gubernur dan Wagub ini harus clear dan bersih sesuai rules of the games yang sudah menjadi ketentuan undang-undang," kata Rudy.

Di sisi lain, Poros Rawamangun melihat sejumlah nama potensial bertarung di kontestasi Pilkada Jakarta. Antara lain Heru Budi Hartono (Pj Gubernur DKI Jakarta), Boy Rafli Amar (mantan kepala BNPT, mantan Kadiv Humas Polri), Ahmad Zaki Iskandar (Ketua DPD Golkar DKI Jakarta), Ahmad Riza Patria (mantan Wagub DKI Jakarta), Diana Dewi (Ketua Kadin DKI Jakarta), Fahira Idris (Anggota DPD RI), KH. Lutfi Hakim (Ketua Umum FBR), Mardani Ali Sera (Anggota DPR RI asal PKS), Sandiaga Uno (Menparekraf), Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI).






Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya