Berita

Kegiatan buka puasa bersama Poros Rawamangun dan ojek online Jakarta di Aula Gedung Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur Jumat, (5/4)/Ist

Politik

Poros Rawamangun Desak Penyelenggara Pemilu Serentak Tak Lagi Terlibat Pilgub Jakarta

SABTU, 06 APRIL 2024 | 11:56 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penyelenggara Pemilu Serentak 2024 di Provinsi DKI Jakarta diharap tidak lagi ikut campur dalam gelaran Pilgub Jakarta yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.

Demikian penegasan Ketua Poros Rawamangun, Rudy Darmawanto saat kegiatan buka puasa bersama Poros Rawamangun dan ojek online Jakarta di Aula Gedung Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur Jumat, (5/4).

Rudy mengatakan, sejumlah oknum penyelenggara Pemilu Serentak 2024 di DKI Jakarta, seperti KPU, PPK, PPS, termasuk Panwaslu diduga terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran pemilu.


"Pemilu di Jakarta kemarin sangat carut marut, diduga ada ada politik uang yang melibatkan oknum KPU dan PPK," kata Rudy dalam keterangannya, Sabtu (6/4).

Menurut Rudy, penyelenggara pemilu harus dievaluasi menyeluruh agar gelaran Pemilu Jakarta 2024 lebih profesional, kredibel, dan transparan.

"Penyelenggara pemilu yang diduga terlibat tidak boleh lagi melaksanakan penyelenggaraan pilkada. Jadi  Pilkada Gubernur dan Wagub ini harus clear dan bersih sesuai rules of the games yang sudah menjadi ketentuan undang-undang," kata Rudy.

Di sisi lain, Poros Rawamangun melihat sejumlah nama potensial bertarung di kontestasi Pilkada Jakarta. Antara lain Heru Budi Hartono (Pj Gubernur DKI Jakarta), Boy Rafli Amar (mantan kepala BNPT, mantan Kadiv Humas Polri), Ahmad Zaki Iskandar (Ketua DPD Golkar DKI Jakarta), Ahmad Riza Patria (mantan Wagub DKI Jakarta), Diana Dewi (Ketua Kadin DKI Jakarta), Fahira Idris (Anggota DPD RI), KH. Lutfi Hakim (Ketua Umum FBR), Mardani Ali Sera (Anggota DPR RI asal PKS), Sandiaga Uno (Menparekraf), Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI).






Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya