Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/4)/RMOL
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan bantuan sosial (bansos) yang ternyata juga dikucurkan kepada lima kementerian dan lembaga negara.
Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Ruang Sidang Utama Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/4).
Sri Mulyani menyebutkan, lima K/L yang dikucurkan dana bansos antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan BNPB.
"(Nilainya) Rp80,5 triliun untuk perlinsos dikelola K/L seperti Kemendikbud dan Kemenag melalui program PIP (Program Indonesia Pintar), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan beasiswa afirmasi," ujar Ani, sapaan Sri Mulyani.
"Kemenkes melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kemnaker untuk Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan BNPB untuk dana siap pakai bencana," sambungnya.
Di samping itu, Ani menyebutkan alokasi anggaran yang diberikan untuk Kemendikbud dan Kemenag mengalami kenaikan.
Jika dibandingkan dengan kenaikan anggaran bansos yang di Kementerian Sosial (Kemensos) yang dari Rp75,6 triliun naik Rp1,23 triliun, terbilang lebih tinggi.
"Belanja Perlinsos melalui Kemendikbud dan Kemenag mengalami kenaikan sebesar Rp7,47 triliun dibandingkan tahun 2023, dikarenakan adanya kenaikan unit cost jenjang pendidikan menengah dan penambahan sasaran (KIP)," urainya.
"Sementara, belanja bansos selain PKH (Program Keluarga Harapan) dan Kartu Sembako yang disalurkan ke Kemensos mengalami kenaikan Rp1,23 triliun, dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas, dan bantuan yatim piatu," demikian Ani.