Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/4)/RMOL

Politik

Anggaran Subsidi BBM hingga KUR 2024 Tembus Rp340,7 Triliun

JUMAT, 05 APRIL 2024 | 14:00 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Mayoritas anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, ternyata paling banyak dialokasikan untuk subsidi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Ruang Sidang Utama Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/4).

Sri Mulyani menyebutkan, dari total anggaran perlinsos 2024 yang mencapai Rp496,8 triliun, sebanyak 68,57 persen dialokasikan untuk belanja subsidi yang diperuntukan bagi masyarakat.


"(Senilai) Rp340,7 triliun bagian terbesar adalah perlinsos dalam bentuk subsidi energi, yaitu BBM, LPG, dan Listrik. Subsidi non energi seperti pupuk, PSO, KUR, bunga kredit perumahan, dan antisipasi penanggulangan bencana," ujar Ani, sapaan Sri Mulyani.

Ani mengulas, belanja subsidi dilakukan oleh kementerian/lembaga negara sesuai fungsinya. Sementara, belanja subsidi yang khusus untuk pupuk dan Kredit Usaha Rakyat atau KUR, dikerjakan bendahara negara.

Namun Ani tidak memungkiri adanya kenaikan dalam anggaran subsidi pupuk dan KUR yang digelontorkan pada tahun 2024.

"Belanja subsidi yang disalurkan melalui bendahara umum negara atau non kementerian/lembaga mengalami kenaikan dengan adanya kenaikan alokasi subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR," kata Ani.

Kendati begitu, Ani memastikan APBN 2024 yang disusun pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) didasarkan pada pertimbangan ketahanan ekonomi nasional.

"Dengan demikian, dapat ditunjukkan bahwa anggaran perlinsos untuk APBN 2024 dalam rangka pengendalian inflasi, stabilitas harga, penghapusan kemiskinan sesuai target prioritas nasional," demikian Ani.



Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya