Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/4)/RMOL

Politik

Anggaran Subsidi BBM hingga KUR 2024 Tembus Rp340,7 Triliun

JUMAT, 05 APRIL 2024 | 14:00 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Mayoritas anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, ternyata paling banyak dialokasikan untuk subsidi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Ruang Sidang Utama Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/4).

Sri Mulyani menyebutkan, dari total anggaran perlinsos 2024 yang mencapai Rp496,8 triliun, sebanyak 68,57 persen dialokasikan untuk belanja subsidi yang diperuntukan bagi masyarakat.


"(Senilai) Rp340,7 triliun bagian terbesar adalah perlinsos dalam bentuk subsidi energi, yaitu BBM, LPG, dan Listrik. Subsidi non energi seperti pupuk, PSO, KUR, bunga kredit perumahan, dan antisipasi penanggulangan bencana," ujar Ani, sapaan Sri Mulyani.

Ani mengulas, belanja subsidi dilakukan oleh kementerian/lembaga negara sesuai fungsinya. Sementara, belanja subsidi yang khusus untuk pupuk dan Kredit Usaha Rakyat atau KUR, dikerjakan bendahara negara.

Namun Ani tidak memungkiri adanya kenaikan dalam anggaran subsidi pupuk dan KUR yang digelontorkan pada tahun 2024.

"Belanja subsidi yang disalurkan melalui bendahara umum negara atau non kementerian/lembaga mengalami kenaikan dengan adanya kenaikan alokasi subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR," kata Ani.

Kendati begitu, Ani memastikan APBN 2024 yang disusun pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) didasarkan pada pertimbangan ketahanan ekonomi nasional.

"Dengan demikian, dapat ditunjukkan bahwa anggaran perlinsos untuk APBN 2024 dalam rangka pengendalian inflasi, stabilitas harga, penghapusan kemiskinan sesuai target prioritas nasional," demikian Ani.



Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya