Berita

KTP elektronik/Net

Nusantara

Jangan Asal-asalan Hapus NIK Warga Berpenghasilan Rendah

JUMAT, 05 APRIL 2024 | 08:36 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Program penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga yang sudah tidak lagi tinggal di Jakarta harus dilakukan dengan cermat, tidak boleh asal-asalan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Nasrullah dikutip Jumat (5/4).

Menurut Nasrullah, pentingnya program itu dilaksanakan secara cermat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta tentunya dengan alasan yang tepat.

Antara lain banyak warga Jakarta yang berpenghasilan rendah dan memilih tinggal di daerah penyangga seperti Bekasi, Cikarang, Depok, dan Karawang, tidak ingin mengubah Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Penghapusan NIK ini kan lagi proses. Harus cermat, karena ada yang KTP Jakarta, NIK Jakarta tapi tinggalnya di daerah penyangga. Mungkin karena di Jakarta tinggal di rumah yang pas-pasan akhirnya pindah tinggal di pinggiran Jakarta,” kata Nasrullah.

Menurut Nasrullah, kasus seperti itu harus diberi kelonggaran dan tidak disamakan dengan warga yang memiliki ekonomi mumpuni serta memiliki rumah pribadi di luar Jakarta.

“Kan bisa aja nanti buat pakta integritas. Makanya harus benar-benar dilihat kalau dia benar-benar orang Jakarta asli yang dibuktikan dengan ada sanak familinya di Jakarta atau keturunannya semua di Jakarta. Kan tinggal dibuatkanlah pakta integritasnya dan bisa jadi kekhususan,” kata politikus PKS ini.

Kebijaksanaan terhadap warga Jakarta yang tinggal di daerah penyangga karena status ekonominya tidak baik harus diprioritaskan, sehingga tidak serta merta dinonaktifkan secara sepihak.

“Itu dalam rangka menjaga kelestarian masyarakat Betawi. Menurut saya begitu. Jadi semuanya terakomodasi. Ini memberikan keluasan juga buat warga asli Jakarta,” pungkas Nasrullah.



Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya