Berita

KTP elektronik/Net

Nusantara

Jangan Asal-asalan Hapus NIK Warga Berpenghasilan Rendah

JUMAT, 05 APRIL 2024 | 08:36 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Program penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga yang sudah tidak lagi tinggal di Jakarta harus dilakukan dengan cermat, tidak boleh asal-asalan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Nasrullah dikutip Jumat (5/4).

Menurut Nasrullah, pentingnya program itu dilaksanakan secara cermat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta tentunya dengan alasan yang tepat.


Antara lain banyak warga Jakarta yang berpenghasilan rendah dan memilih tinggal di daerah penyangga seperti Bekasi, Cikarang, Depok, dan Karawang, tidak ingin mengubah Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Penghapusan NIK ini kan lagi proses. Harus cermat, karena ada yang KTP Jakarta, NIK Jakarta tapi tinggalnya di daerah penyangga. Mungkin karena di Jakarta tinggal di rumah yang pas-pasan akhirnya pindah tinggal di pinggiran Jakarta,” kata Nasrullah.

Menurut Nasrullah, kasus seperti itu harus diberi kelonggaran dan tidak disamakan dengan warga yang memiliki ekonomi mumpuni serta memiliki rumah pribadi di luar Jakarta.

“Kan bisa aja nanti buat pakta integritas. Makanya harus benar-benar dilihat kalau dia benar-benar orang Jakarta asli yang dibuktikan dengan ada sanak familinya di Jakarta atau keturunannya semua di Jakarta. Kan tinggal dibuatkanlah pakta integritasnya dan bisa jadi kekhususan,” kata politikus PKS ini.

Kebijaksanaan terhadap warga Jakarta yang tinggal di daerah penyangga karena status ekonominya tidak baik harus diprioritaskan, sehingga tidak serta merta dinonaktifkan secara sepihak.

“Itu dalam rangka menjaga kelestarian masyarakat Betawi. Menurut saya begitu. Jadi semuanya terakomodasi. Ini memberikan keluasan juga buat warga asli Jakarta,” pungkas Nasrullah.



Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya