Program penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga yang sudah tidak lagi tinggal di Jakarta harus dilakukan dengan cermat, tidak boleh asal-asalan.
Demikian disampaikan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Nasrullah dikutip Jumat (5/4).
Menurut Nasrullah, pentingnya program itu dilaksanakan secara cermat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta tentunya dengan alasan yang tepat.
Antara lain banyak warga Jakarta yang berpenghasilan rendah dan memilih tinggal di daerah penyangga seperti Bekasi, Cikarang, Depok, dan Karawang, tidak ingin mengubah Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Penghapusan NIK ini kan lagi proses. Harus cermat, karena ada yang KTP Jakarta, NIK Jakarta tapi tinggalnya di daerah penyangga. Mungkin karena di Jakarta tinggal di rumah yang pas-pasan akhirnya pindah tinggal di pinggiran Jakarta,” kata Nasrullah.
Menurut Nasrullah, kasus seperti itu harus diberi kelonggaran dan tidak disamakan dengan warga yang memiliki ekonomi mumpuni serta memiliki rumah pribadi di luar Jakarta.
“Kan bisa aja nanti buat pakta integritas. Makanya harus benar-benar dilihat kalau dia benar-benar orang Jakarta asli yang dibuktikan dengan ada sanak familinya di Jakarta atau keturunannya semua di Jakarta. Kan tinggal dibuatkanlah pakta integritasnya dan bisa jadi kekhususan,” kata politikus PKS ini.
Kebijaksanaan terhadap warga Jakarta yang tinggal di daerah penyangga karena status ekonominya tidak baik harus diprioritaskan, sehingga tidak serta merta dinonaktifkan secara sepihak.
“Itu dalam rangka menjaga kelestarian masyarakat Betawi. Menurut saya begitu. Jadi semuanya terakomodasi. Ini memberikan keluasan juga buat warga asli Jakarta,” pungkas Nasrullah.
