Berita

Ilustrasi

Dunia

AS Kucurkan 23 Juta Dolar untuk Bantu Tibet

JUMAT, 05 APRIL 2024 | 03:47 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemerintah Amerika Serikat  mengalokasikan 23 juta dolar AS untuk mendukung program-program Tibet. Menurut Kampanye Internasional untuk Tibet (ICT) yang berbasis di Washington DC, alokasi ini merupakan bagian dari RUU pendanaan pemerintah senilai  1,2 triliun dolar AS yang baru-baru ini disahkan Kongres AS dan ditandatangani menjadi UU oleh Presiden Joe Biden pada tanggal 23 Maret.

Dana yang dialokasikan untuk program Tibet meliputi pelestarian bahasa, pelestarian lingkungan, dan upaya memperkuat demokrasi Tibet di pengasingan.

Di antara alokasi untuk program-program Tibet, 10 juta dolar AS ditujukan untuk organisasi non-pemerintah yang memiliki pengalaman terbukti dalam berkolaborasi dengan komunitas Tibet. Pendanaan ini bertujuan untuk mendukung kegiatan yang berfokus pada pelestarian tradisi budaya, mendorong pembangunan berkelanjutan, meningkatkan pendidikan, dan mempromosikan pelestarian lingkungan di Tibet.


Selain itu, 8 juta dolar AS dialokasikan untuk mempromosikan dan melindungi budaya dan bahasa Tibet di komunitas pengungsi dan diaspora Tibet. Pendanaan ini juga akan berkontribusi pada pembangunan dan ketahanan komunitas Tibet dan Administrasi Pusat Tibet (CTA) di India dan Nepal. Selain itu, hal ini akan memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan generasi pemimpin Tibet berikutnya dari komunitas ini.

Lalu dana sebesar  5 juta dolar AS disisihkan untuk meningkatkan kapasitas CTA, yang mengatur secara demokratis bagi warga Tibet di pengasingan. Sebagian dari dukungan ini, hingga 1,5 juta dolar AS, dapat digunakan untuk inisiatif yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas, termasuk bantuan untuk keluarga pengungsi Tibet yang tinggal di India dan Nepal.

Undang-undang tersebut juga mencakup ketentuan yang menetapkan bahwa tidak ada dana federal yang boleh dialokasikan untuk produksi peta atau materi lain yang menggambarkan Tibet sebagai bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Pembatasan ini tetap berlaku hingga pemerintah Tiongkok melakukan negosiasi untuk mencapai resolusi yang disepakati bersama mengenai status Tibet.

Franz Matzner, direktur hubungan pemerintah di Kampanye Internasional untuk Tibet, memuji rancangan undang-undang pendanaan baru tersebut, dengan menyatakan, “Amerika Serikat sekali lagi menunjukkan komitmennya kepada rakyat Tibet dalam bentuk nyata yang menyediakan sumber daya penting bagi upaya mereka mencapai kebebasan dan budaya. pelestarian dalam menghadapi meningkatnya penindasan rezim Xi Jinping.

“Bagi mereka yang berjuang untuk bertahan hidup di Tibet, setiap dolar sangat berarti—dan kami berterima kasih atas setiap dolar yang diberikan. Bagi mereka yang berada di luar Tibet, investasi Kongres dalam mempertahankan bahasa, agama, dan cara hidup masyarakat Tibet yang berbeda memberikan bantuan penting dan pesan kuat tentang harapan dan solidaritas,” ujarnya seperti dikutip dari Phayul.com.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya