Berita

Ilustrasi

Dunia

AS Kucurkan 23 Juta Dolar untuk Bantu Tibet

JUMAT, 05 APRIL 2024 | 03:47 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemerintah Amerika Serikat  mengalokasikan 23 juta dolar AS untuk mendukung program-program Tibet. Menurut Kampanye Internasional untuk Tibet (ICT) yang berbasis di Washington DC, alokasi ini merupakan bagian dari RUU pendanaan pemerintah senilai  1,2 triliun dolar AS yang baru-baru ini disahkan Kongres AS dan ditandatangani menjadi UU oleh Presiden Joe Biden pada tanggal 23 Maret.

Dana yang dialokasikan untuk program Tibet meliputi pelestarian bahasa, pelestarian lingkungan, dan upaya memperkuat demokrasi Tibet di pengasingan.

Di antara alokasi untuk program-program Tibet, 10 juta dolar AS ditujukan untuk organisasi non-pemerintah yang memiliki pengalaman terbukti dalam berkolaborasi dengan komunitas Tibet. Pendanaan ini bertujuan untuk mendukung kegiatan yang berfokus pada pelestarian tradisi budaya, mendorong pembangunan berkelanjutan, meningkatkan pendidikan, dan mempromosikan pelestarian lingkungan di Tibet.

Selain itu, 8 juta dolar AS dialokasikan untuk mempromosikan dan melindungi budaya dan bahasa Tibet di komunitas pengungsi dan diaspora Tibet. Pendanaan ini juga akan berkontribusi pada pembangunan dan ketahanan komunitas Tibet dan Administrasi Pusat Tibet (CTA) di India dan Nepal. Selain itu, hal ini akan memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan generasi pemimpin Tibet berikutnya dari komunitas ini.

Lalu dana sebesar  5 juta dolar AS disisihkan untuk meningkatkan kapasitas CTA, yang mengatur secara demokratis bagi warga Tibet di pengasingan. Sebagian dari dukungan ini, hingga 1,5 juta dolar AS, dapat digunakan untuk inisiatif yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas, termasuk bantuan untuk keluarga pengungsi Tibet yang tinggal di India dan Nepal.

Undang-undang tersebut juga mencakup ketentuan yang menetapkan bahwa tidak ada dana federal yang boleh dialokasikan untuk produksi peta atau materi lain yang menggambarkan Tibet sebagai bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Pembatasan ini tetap berlaku hingga pemerintah Tiongkok melakukan negosiasi untuk mencapai resolusi yang disepakati bersama mengenai status Tibet.

Franz Matzner, direktur hubungan pemerintah di Kampanye Internasional untuk Tibet, memuji rancangan undang-undang pendanaan baru tersebut, dengan menyatakan, “Amerika Serikat sekali lagi menunjukkan komitmennya kepada rakyat Tibet dalam bentuk nyata yang menyediakan sumber daya penting bagi upaya mereka mencapai kebebasan dan budaya. pelestarian dalam menghadapi meningkatnya penindasan rezim Xi Jinping.

“Bagi mereka yang berjuang untuk bertahan hidup di Tibet, setiap dolar sangat berarti—dan kami berterima kasih atas setiap dolar yang diberikan. Bagi mereka yang berada di luar Tibet, investasi Kongres dalam mempertahankan bahasa, agama, dan cara hidup masyarakat Tibet yang berbeda memberikan bantuan penting dan pesan kuat tentang harapan dan solidaritas,” ujarnya seperti dikutip dari Phayul.com.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya