Berita

Saksi ahli Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi/Net

Hukum

Saksi Ahli 02 Bawa Data Riset dari Meksiko Bantah Korelasi Bansos

JUMAT, 05 APRIL 2024 | 01:28 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Bantuan sosial (bansos) dituding menjadi salah satu instrumen politik kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Tudingan itu datang dari Kepala Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk sekaligus saksi ahli yang dihadirkan dari tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hamdi Muluk membeberkan 3 hasil riset, yakni pertama data riset miliknya sendiri, kedua hasil exit poll Litbang Kompas dan ketiga hasil survei dari Indikator Politik Indonesia.


Saksi ahli Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi menjawab tudingan itu membeberkan sejumlah data dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (4/4).  

Hasan memaparkan 2 riset yang menunjukkan tidak ada hubungan antara bansos dengan elektabilitas. Pertama dari riset Darma dan kawan-kawan tahun 2022 dan juga riset dari negara Meksiko.
 
“Ada satu riset yang dilakukan di Indonesia tahun 2022 dijadikan juga sumber oleh Hamdi Muluk angka korelasinya yang dilakukan riset oleh Darma dan kawan-kawan tahun 2022 angka korelasinya 0,02 mendekati 0 artinya tidak ada hubungan sama sekali,” ucapnya.
 
“Kalau mau 2 riset ditambahin riset dari Meksiko ada juga di bahan itu yang dilakukan karena variabelnya sama variabel bantuan sosialnya cash transfer dan barang. Indonesia-Meksiko itu sama variabelnya cash transfer dan barang model bantuan sosial hasil korelasinya minus 0,02 juga, majelis hakim juga pegang datanya, ada hubungannya lemah bahkan negatif,” ungkapnya.
 
Hasan menegaskan apa yang dipaparkan oleh Hamdi Muluk sebenarnya menunjukkan tidak ada hubungan sama sekali antara bansos dan keterpilihan Prabowo-Gibran.
 
“Jadi sebenarnya dari dua riset itu saja bisa kita simpulkan bahwa tidak ada hubungan. Jangankan pengaruh, tidak ada hubungan antara bantuan sosial dengan keterpilihan petahana apalagi bukan petahana,” tukasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya