Berita

Saksi ahli Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi/Net

Hukum

Saksi Ahli 02 Bawa Data Riset dari Meksiko Bantah Korelasi Bansos

JUMAT, 05 APRIL 2024 | 01:28 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Bantuan sosial (bansos) dituding menjadi salah satu instrumen politik kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Tudingan itu datang dari Kepala Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk sekaligus saksi ahli yang dihadirkan dari tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hamdi Muluk membeberkan 3 hasil riset, yakni pertama data riset miliknya sendiri, kedua hasil exit poll Litbang Kompas dan ketiga hasil survei dari Indikator Politik Indonesia.


Saksi ahli Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi menjawab tudingan itu membeberkan sejumlah data dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (4/4).  

Hasan memaparkan 2 riset yang menunjukkan tidak ada hubungan antara bansos dengan elektabilitas. Pertama dari riset Darma dan kawan-kawan tahun 2022 dan juga riset dari negara Meksiko.
 
“Ada satu riset yang dilakukan di Indonesia tahun 2022 dijadikan juga sumber oleh Hamdi Muluk angka korelasinya yang dilakukan riset oleh Darma dan kawan-kawan tahun 2022 angka korelasinya 0,02 mendekati 0 artinya tidak ada hubungan sama sekali,” ucapnya.
 
“Kalau mau 2 riset ditambahin riset dari Meksiko ada juga di bahan itu yang dilakukan karena variabelnya sama variabel bantuan sosialnya cash transfer dan barang. Indonesia-Meksiko itu sama variabelnya cash transfer dan barang model bantuan sosial hasil korelasinya minus 0,02 juga, majelis hakim juga pegang datanya, ada hubungannya lemah bahkan negatif,” ungkapnya.
 
Hasan menegaskan apa yang dipaparkan oleh Hamdi Muluk sebenarnya menunjukkan tidak ada hubungan sama sekali antara bansos dan keterpilihan Prabowo-Gibran.
 
“Jadi sebenarnya dari dua riset itu saja bisa kita simpulkan bahwa tidak ada hubungan. Jangankan pengaruh, tidak ada hubungan antara bantuan sosial dengan keterpilihan petahana apalagi bukan petahana,” tukasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya