Berita

Saksi ahli Prof. Marsudi Wahyu Kisworo/Ist

Politik

Saksi Ahli KPU Nyatakan Sirekap Tak Bisa Diaudit Forensik

RABU, 03 APRIL 2024 | 15:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Audit forensik terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap), dinyatakan tidak bisa dilakukan karena tidak terdapat bukti pelanggaran.

Hal tersebut disampaikan saksi ahli Prof. Marsudi Wahyu Kisworo yang dihadirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (3/4).

"Apakah cukup untuk audit forensik (Sirekap)? Saya berpendapat belum, karena belum ada terjadi tindak pidana di sana," ujar profesor komputer pertama di Indonesia ini.


Marsudi menjelaskan, desakan kepada KPU agar melakukan audit forensik Sirekap tidak bisa dilakukan, karena tidak ada bukti autentik mengenai adanya pelanggaran.

"Kecuali bisa dibuktikan ada tindak pidana atau fraud, maka bisa dilakukan audit forensik," sambungnya.

Lebih lanjut, Marsudi menjelaskan problem teknis Sirekap ada pada Sirekap Mobile, bukan pada Sirekap Web. Dimana, konversi gambar foto Forumulir C.Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak dibaca dengan baik.

"Saya sampaikan bahwa Sirekap Mobile mengonversi tulisan yang di gambar menjadi angka secara otomatis itu menggunakan software, tidak ada manusia yang mengkonversi di sana," urainya.

Hal tersebut, menurutnya, berbeda dengan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang digunakan KPU pada Pilpres 2019.

"Beda dengan Situng. Kalau Situng itu dikonversi manusia. Menurut saya itu technical error," tuturnya.

Maka dari itu, Guru Besar Informasi Teknologi (IT) Universitas Bina Darma itu meyakini tidak ada pelanggaran manipulasi atau penggelembungan suara melalui Sirekap.

"Kecuali C.Hasil, dokumen autentiknya diubah. Kalau dokumen autentiknya tidak sama dengan hasil yang kenyataannya, baru itu ada fraud yang dilakukan oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)," ucapnya.

"Tapi kalau selama ini tidak pernah ada sanggahan bahwa hasil perhitungan suara di level TPS itu berbeda dengan kenyataan," demikian Marsudi.



Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tokoh Muda Aceh Dorong Dasco jadi Wapres, Ini Alasannya

Minggu, 15 November 2026 | 05:39

TelkomGroup Hadirkan Kedaulatan Digital Berbasis Inovasi

Minggu, 15 November 2026 | 05:05

Membaca Kekuatan Politik Alumni HMI di Tengah Pergantian Wapres

Minggu, 15 November 2026 | 04:45

Pengunduran Diri Gibran Fondasi Kepercayaan Investor

Minggu, 15 November 2026 | 04:20

Jenderal Maruli Sambangi Sabang Tinjau Peningkatan Infrastruktur

Minggu, 15 November 2026 | 03:50

Golkar Kembangkan Kreativitas Gen-Z Lewat E-Sport MBG

Minggu, 15 November 2026 | 03:23

PLN Siap Implementasikan 15 Program Unggulan untuk Pengembangan Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 | 02:51

Prabowo: Penghematan Anggaran untuk Kepentingan Daerah dan Rakyat

Minggu, 15 November 2026 | 02:21

InfraNexia Percepat Infrastruktur AI Lewat Penambahan 1.408 KM Fiber Optik

Minggu, 15 November 2026 | 01:59

DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026, UMKM jadi Prioritas

Minggu, 15 November 2026 | 01:42

Selengkapnya