Berita

Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Dailami Firdaus/Ist

Politik

Jangan Asal Cabut, Pendidikan Kepramukaan Bentuk Karakter Siswa

RABU, 03 APRIL 2024 | 12:14 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Dailami Firdaus memprotes kebijakan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim yang mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah dan mencabut Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler (Ekskul) Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

"Pendidikan kepramukaan penting untuk membentuk karakter siswa didik," kata Dailami dalam keterangannya, Rabu (3/4).

Sebab, menurut Dailami, Pramuka memiliki esensi pendidikan karakter yang melibatkan aspek-aspek mental, fisik, dan sosial.


"Melalui kegiatan Pramuka juga bisa belajar tentang nilai-nilai moral, disiplin, kerja sama, tanggung jawab, hingga kepemimpinan. Jadi saya tidak sepakat dengan pencabutan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014," kata Dailami.

Dailami mengingatkan bahwa pendidikan karakter sangat penting saat ini. Apalagi dengan banyaknya kasus kekerasan remaja (bullying) dan tawuran remaja.

Selain itu, sambung Dailami, Pramuka bukan hanya sekedar ekstra kurikuler (ekskul), namun Pramuka memiliki nilai sejarah panjang dalam proses terbentuknya.

"Jadi jangan sembarangan mencabut Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tanpa ada kejelasan dasar dari kebijakan tersebut," kata Dailami.

Bila hanya didasari untuk memberi kebebasan agar siswa siswi memilih ekskul sesuai minat dan bakat, menurut Dailami, adalah sebuah kekeliruan dalam berpikirnya.

"Justru seharusnya kementerian terkait dapat memberikan perluasan kegiatan-kegiatan dalam kepramukaan agar lebih diminati oleh para siswa dan siswi dengan tujuan untuk mewujudkan generasi yang tangguh, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta Tanah Air," tutup Dailami.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya