Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net
Capres terpilih Prabowo Subianto dinilai memiliki sikap dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Menteri Pertahanan RI itu turut menyoroti kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang sudah menyimpang dari Pancasila.
Pada 2019 lalu, Prabowo melontarkan pernyataan mengenai kembali UUD 1945 naskah asli. Upaya tersebut juga banyak diperjuangkan oleh berbagai elemen di bangsa ini, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti merespons komitmen Prabowo dalam memperjuangkan kembali ke UUD 1945 naskah asli.
“Dukungan Pak Prabowo terhadap upaya agar bangsa ini kembali ke UUD 1945 naskah asli (sudah) jelas. Karena selain sudah menjadi platform perjuangan partainya (Gerindra), juga sudah diulas di bukunya yang membahas tentang Paradoks Indonesia itu,” kata LaNyalla kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (2/4).
Senator asal Jawa Timur itu selama ini gencar mendengungkan kembalinya konstitusi produk
founding fathers pada 18 Agustus 1945.
Dia menyebut ada jejak digital video Prabowo mengatakan kepada media, bahwa dirinya setuju dan mendukung upaya agar bangsa dan negara ini kembali menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa, yang diatur di dalam UUD 1945 naskah asli.
LaNyalla menilai tentunya kekurangan dan kelemahan dari naskah asli bisa diperbaiki dengan konsep
addendum (penambahan dan penyempurnaan).
“Karena perubahan konstitusi yang benar adalah dengan
addendum. Bukan mengganti batang tubuh aslinya. Karena kalau mengubah itu bukan amandemen namanya, tetapi penggantian konstitusi,” tegasnya.
Ketika disinggung apakah Prabowo saat usai dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang akan mengeluarkan Dekrit Presiden seperti Bung Karno, LaNyalla menyebut upaya tersebut hanya salah satu langkah.
“Apakah Pak Prabowo akan mengeluarkan dekrit seperti pernah dilakukan Presiden Soekarno, itu hanya salah satu cara atau
tools. Bangsa dan negara ini kan dibangun atas konsensus. Kalau terjadi kesepakatan dan konsensus yang didorong oleh masyarakat, saya yakin pimpinan lembaga negara dan elite politik bisa menghasilkan konsensus demi kepentingan bangsa dan negara,” jelasnya.
Dia pun meyakini bahwa komitmennya dengan Prabowo terkait komitmen kembali ke UUD 1945 adalah sama.
“Soal komunikasi dengan Pak Prabowo, saya pikir kita sudah sama-sama tahu, kalau platform kita terkait dengan konstitusi sama,” ungkap dia.
“Apalagi jika kita belajar dari perjalanan Pilpres Langsung yang terjadi sejak 2004 hingga hari ini. Harus kita akui bahwa ternyata kualitas demokrasi kita kan tidak semakin membaik,” tambahnya.
Mantan Ketua Umum PSSI itu menyatakan bahwa DPD RI terus menawarkan gagasan untuk kita kembali ke sistem yang dirumuskan pendiri bangsa, dengan menyempurnakan dan memperkuat melalui addendum konstitusi.
“Sehingga tidak mengulang praktik penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Karena itu DPD RI mengusulkan 5 proposal perbaikan konstitusi,” pungkasnya.
