Berita

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional Repdem, Abraham Leo Tanditasik/Ist

Politik

Repdem Bersyukur Sebaran Hoax di Pemilu 2024 Menurun

SELASA, 02 APRIL 2024 | 23:35 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Penyebaran berita bohong atau hoax dan kampanye hitam selama pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, bangsa, agama hingga budaya.

Sebaran hoax dapat berdampak pada timbulnya perpecahan dan persatuan nasional sehingga dibutuhkan upaya-upaya yang sangat maksimal dalam menangkal virus-virus informasi yang menyesatkan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional Repdem, Abraham Leo Tanditasik, mengatakan dalam kontestasi pemilu adalah hal yang wajar jika terdapat serangan hoax dan kampanye hitam yang menyudutkan pihak-pihak tertentu.


Menurutnya, hoax semacam itu merupakan hal-hal yang berada di luar etika dalam berdemokrasi lima tahunan tersebut. Dia berharap tak ada lagi terjadinya berita-berita yang memecah belah persatuan.

"Hoax itu kan beredar ketika terjadi kontestasi. Kontestasi itu biasa, tiba-tiba ada hoax itu buat kita hal biasa meskipun itu diluar etika, sekali lagi saya menyebut diluar etika. Kontestasi sudah lewat, Pemilu 2024 dari pencoblosan sudah lewat maka hal-hal seperti itu saya kira yang perlu diingatkan adalah jangan terjadi lagi," kata Abraham dalam keterangannya, Selasa (2/4).

Kendati begitu, Abraham menyebut, sebaran berita hoax dan kampanye hitam tak sebanyak sebelumnya jika dibandingkan dengan gelaran Pemilu 2014 dan 2019. Di periode tersebut, sebaranya virus informasi itu dapat dikatakan masih tersebar bebas sehingga banyak masyarakat terhasut dan menjadi korbannya.

"Aku kira kemarin hoax-nya tidak separah 2014-2019, kalau itu parah banget. Tahun ini aku lihat hoaxnya sudah jauh-jauh menurun," ujarnya.

Lebih jauh, Abraham menilai, segala bentuk informasi yang bersifat hoax selayaknya harus dibuktikan sehingga dengan cara tersebut masyarakat dapat memilah mana informasi yang benar dan tidak benar.

"Dan yang melakukan itu juga harus bisa membuktikan apa yang disebutkan itu benar. Kemarin saya sudah ada satu kasus kemudian sudah dihentikan, oke saya kira di belakang itu semua sudah kondisikan damai, sudah selesai persoalannya sudah selesai,” jelas dia.

“Hanya kita berharap ke depan yang namanya potensi hoax khususnya SARA itu jangan sampai terjadi lagi, itu yang kita hindari," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya