Berita

Kantor Walikota Bekasi/Net

Politik

Penjabat Walikota dan Sekda Bekasi Harus Dievaluasi

SELASA, 02 APRIL 2024 | 12:59 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Muncul desakan agar Penjabat (Pj) Walikota Raden Gani Muhamad dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Bekasi Junaidi dievaluasi. Hal ini buntut 'perseteruan' keduanya terkait APBD Kota Bekasi 2024.

Pengamat kebijakan publik dan politik, SP Ricky Tambunan menduga Raden Gani Muhamad dan Junaidi berupaya menggolkan calonnya masing-masing dalam Pilkada Kota Bekasi 2024 yang akan digelar 27 November mendatang.

“Saya menduga keduanya tengah berjuang untuk menempatkan calonnya sebagai Walikota Bekasi pada 27 Nopember 2024 nanti,” kata Ricky melalui siaran persnya, Selasa (2/4).


Seperti diketahui, Raden Gani berencana melakukan mutasi atau rotasi pejabat yang sebelumnya telah dilantik dan ditempatkan Walikota sebelumnya, Tri Adhianto. Mereka antara lain Kepala Dinas BMSDA, Sholikin dan beberapa kepala dinas lainnya.

Sementara di lain pihak, Sekda Junaidi bersama eselon dua lainnya juga melakukan perlawanan. Karena Junaidi punya calon walikota yang sedang diperjuangkannya.

Ricky menilai kegaduhan yang mencuat tidak menguntungkan masyarakat Kota Bekasi. Padahal kehadiran Pj Walikota  untuk mengawal proses pilpres, pileg dan pilkada, bukan untuk menimbulkan kegaduhan.

"Saya tidak menyalahkan mutasi yang mau dilakukan Pj. Sebab, itu hak Pj. Tetapi pergunakanlah wewenang itu untuk mengisi Jabatan yang kosong. Jadi, jangan sampai menimbulkan kegaduhan," kata Ricky.

"Kami mendorong Mendagri menertibkan perseteruan antara Pj Walikota dan Sekda Bekasi," sambungnya.








Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya