Berita

Kantor Walikota Bekasi/Net

Politik

Penjabat Walikota dan Sekda Bekasi Harus Dievaluasi

SELASA, 02 APRIL 2024 | 12:59 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Muncul desakan agar Penjabat (Pj) Walikota Raden Gani Muhamad dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Bekasi Junaidi dievaluasi. Hal ini buntut 'perseteruan' keduanya terkait APBD Kota Bekasi 2024.

Pengamat kebijakan publik dan politik, SP Ricky Tambunan menduga Raden Gani Muhamad dan Junaidi berupaya menggolkan calonnya masing-masing dalam Pilkada Kota Bekasi 2024 yang akan digelar 27 November mendatang.

“Saya menduga keduanya tengah berjuang untuk menempatkan calonnya sebagai Walikota Bekasi pada 27 Nopember 2024 nanti,” kata Ricky melalui siaran persnya, Selasa (2/4).


Seperti diketahui, Raden Gani berencana melakukan mutasi atau rotasi pejabat yang sebelumnya telah dilantik dan ditempatkan Walikota sebelumnya, Tri Adhianto. Mereka antara lain Kepala Dinas BMSDA, Sholikin dan beberapa kepala dinas lainnya.

Sementara di lain pihak, Sekda Junaidi bersama eselon dua lainnya juga melakukan perlawanan. Karena Junaidi punya calon walikota yang sedang diperjuangkannya.

Ricky menilai kegaduhan yang mencuat tidak menguntungkan masyarakat Kota Bekasi. Padahal kehadiran Pj Walikota  untuk mengawal proses pilpres, pileg dan pilkada, bukan untuk menimbulkan kegaduhan.

"Saya tidak menyalahkan mutasi yang mau dilakukan Pj. Sebab, itu hak Pj. Tetapi pergunakanlah wewenang itu untuk mengisi Jabatan yang kosong. Jadi, jangan sampai menimbulkan kegaduhan," kata Ricky.

"Kami mendorong Mendagri menertibkan perseteruan antara Pj Walikota dan Sekda Bekasi," sambungnya.








Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya