Presiden Baru Diminta Panggil KPK, Kapolri, Jaksa Agung Dua Bulan Sekali

Buntut seringnya terjadi gesekan ketika menangani oknum aparat penegak hukum (APH), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming ketika resmi menjadi Presiden-Wakil Presiden yang baru bisa menjembatani komunikasi antara pimpinan KPK, Kapolri dan Jaksa Agung.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam acara diskusi bertajuk "Pemberantasan Korupsi: Refleksi dan Harapan" yang diselenggarakan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa siang (2/4).

Alex turut mengajak masyarakat untuk menagih janji Prabowo soal komitmen penguatan pemberantasan korupsi.

"Komitmennya seperti apa yang kita tagih? Ya kemarin kan sudah kami sampaikan pada saat di KPK, salah satunya misalnya terkait penguatan kelembagaan, kemudian presiden harus menjadi panglima pemberantasan korupsi," kata Alex.
 
Mengingat, kata Alex, komunikasi antar tiga lembaga pemberantasan korupsi, yakni KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung belum berjalan maksimal.

"Paling tidak, 2 bulan sekali misalnya presiden memanggil pimpinan KPK, Kapolri, Jaksa Agung, khusus untuk membahas perkara korupsi. Bagaimana koordinasi sinergi antar 3 lembaga itu dalam pemberantasan korupsi kendalanya di mana," kata Alex.

Untuk itu, KPK berharap, Presiden ke depan juga dapat menyampaikan dengan tegas bahwa ketika ada korupsi yang melibatkan APH, maka harus ditangani oleh KPK. Penegasan dari presiden itu sangat penting agar tidak terjadi gesekan KPK dengan APH lain.

"Jangan seperti sekarang, sekarang kalau kita nangkap jaksa, menangani perkara korupsi, menimbulkan komunikasi yang tidak baik, ada gesekan. Ini sangat tidak sehat," kata Alex.

"Sehingga apa, ketika terjadi gesekan, pintu koordinasi dan supervisi seolah-olah tertutup, nggak berjalan dengan baik. Ini kami berharap ke depan itu presiden betul-betul menjembatani komunikasi pimpinan KPK, Jaksa Agung dan Kapolri," pungkas Alex.