Berita

Ilustrasi

Dunia

Eropa Mulai Tinggalkan Tiongkok yang Agresif

SELASA, 02 APRIL 2024 | 05:12 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Negara-negara di Eropa tampaknya sedang mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan Tiongkok yang dinilai terlalu obsesif serta mendominasi politik internasional dan rantai pasokan global.

Kelesuan kinerja Belt Road Initiative (BRI) di Eropa pasca Covid-19, praktik perdagangan yang tidak adil, ancaman keamanan, dan kekhawatiran dumping kendaraan listrik merupakan beberapa di antara alasan utama bagi blok Eropa untuk merumuskan kembali kebijakannya dengan Beijing.

Tahun lau, misalnya, Italia mengakhiri hubungan dengan Tiongkok karena praktik perdagangan yang tidak adil.


“Tiongkok adalah salah satu pesaing kami. Kami ingin hubungan baik, tapi aturannya harus sama untuk semua orang,” kata Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani.

“Oleh karena itu, kami menolak dumping sosial dan lingkungan, persaingan tidak sehat, dan pencurian pengetahuan,” ujarnya.

Uni Eropa juga menyatakan keprihatinan atas praktik perdagangan tidak adil yang diterapkan oleh Tiongkok, khususnya dalam konteks industri kendaraan listrik.

Banyak negara Eropa menjauhkan diri dari Tiongkok, kata pakar urusan luar negeri Emanuele Skimia. “Tampaknya Tiongkok kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi Eropa,” katanya.

Beberapa negara di Eropa Tengah dan Timur telah kehilangan kepercayaan pada Tiongkok karena dominasi ekonomi dan sikap Beijing dalam konflik Ukraina, ujar  peneliti senior di Pusat Studi Timur Polandia, Jakub Jakobowski.

“Sebagian besar negara di kawasan ini memiliki alergi yang kuat terhadap sistem Partai Komunis dan mempunyai firasat buruk terhadap sistem politik Tiongkok. Tren kawasan yang menjauhkan diri dari Tiongkok tidak akan berhenti,” ujarnya seperti dikutip dari sebuah artikel yang dipublikasikan The Singapore Post.

Sejumlah pengamat dan politisi di Inggris telah menyampaikan kekhawatiran pada  Tiongkok sejak tahun 2020 setelah Tiongkok mendorong seluruh dunia ke dalam cengkeraman pandemi Covid dan ancaman keamanan yang timbul dari perangkat keras yang dipasok Inggris.

“Daripada hanya bergantung pada ekonomi Tiongkok, kita harus memimpin pembentukan koalisi global baru yang menghargai kebebasan, demokrasi, dan akuntabilitas,” kata konsultan politik Tom Pridham yang berbasis di London.

Anggota parlemen di Inggris kini telah meminta pemerintah untuk memikirkan kembali hubungan dengan Tiongkok. Mereka mengatakan sudah waktunya untuk mengakui Partai Komunis Tiongkok (PKT) sebagai ancaman bagi negara.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menyatakan “keprihatinan yang sangat kuat” mengenai campur tangan Tiongkok dalam demokrasi parlementer di negaranya, yang jelas tidak dapat diterima. Hal itu disampaikannya ketika bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang beberapa bulan lalu.

Kebijakan baru mengenai Tiongkok juag diadopsi oleh Jerman yang tidak lagi menganggap Tiongkok sebagai mitra utama dalam urusan bisnis.

“Aturan permainan baru di kementerian-kementerian pemerintah dan kanselir di Berlin adalah melihat Tiongkok sebagai saingan, sehingga semakin perlu untuk menyatakan “tidak” secara tegas sehubungan dengan proyek-proyek investasi tertentu di sektor industri dan jasa tertentu,” kata Jens Bastian, peneliti di Institut Urusan Internasional dan Keamanan Jerman.

Kebijakan terbaru ini adalah akhir dari ilusi Jerman terhadap Tiongkok, kata Janka Oertel, direktur Program Asia di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa (ECFR).

Pendekatan baru Jerman dapat membantu negara-negara Eropa lainnya menghadapi risiko yang terkait dengan perdagangan dan hubungan diplomatik dengan Tiongkok

“Strategi Berlin menyoroti perlunya negara-negara UE untuk merumuskan kembali hubungan bilateral mereka dengan Beijing,” kata Alicja Bachulska, peneliti kebijakan di ECFR.

Sebelumnya, banyak negara Eropa menunjukkan kemarahan mereka atas taktik perdagangan yang memaksa dan laporan pengawasan melalui perangkat telekomunikasi oleh Tiongkok. Kini, mereka khawatir akan kerugian pada industri otomotif lokal akibat murahnya kendaraan listrik Tiongkok.

Oleh karena itu, UE memerintahkan penyelidikan atas praktik perdagangan yang tidak adil tersebut. Hal ini menyebabkan penurunan impor mobil Tiongkok ke Eropa.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Klaim Bahlil soal Energi Aman Patut Dipertanyakan

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:10

Kabut Perang Selimuti Wall Street, Nasdaq Jatuh Paling Dalam

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:09

Trump Perpanjang Jeda Serangan ke Iran

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:02

Tanpa Perencanaan, Pendatang Baru Berpotensi Jadi Beban

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:01

OJK Prediksi Sejumlah Bank Besar akan Naik Kelas ke KBMI IV pada 2026

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:45

Harga Emas Anjlok Tertekan Dolar AS dan Proyeksi Suku Bunga Tinggi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:34

Bursa Eropa Tumbang, Indeks STOXX 600 Dekati Fase Koreksi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:21

Pertama dalam Sejarah, Tanda Tangan Presiden Donald Trump akan Dicetak di Dolar AS

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:07

Ekonomi Indonesia: Makro Sehat, Mikro Sekarat

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:35

Bekas Kepala KSOP Belawan Jadi Tersangka Skandal PNBP

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:24

Selengkapnya