Berita

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

PDIP-Gerindra Berpotensi Koalisi di Pilkada Jatim, Hasto: Dinamika Nasional dan Daerah Berbeda

SENIN, 01 APRIL 2024 | 19:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP merespons upaya DPD PDIP Jawa Timur yang menjalin komunikasi dengan mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk Pilkada 2024 di provinsi Jatim.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan hingga saat ini masih melakukan pemetaan politik dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024.

“Jadi pilkada kita lakukan suatu pemetaan secara menyeluruh tetapi detil setiap daerah. Jatim, Jateng, Bali dan seluruh wilayah Indonesia kami lakukan pemetaan,” ungkap Hasto kepada wartawan di Posko Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (1/4).


Hasto menjelaskan, peta politik Pilkada berbeda dengan Pilpres, sehingga komunikasi politik dengan mantan Gubernur Jatim Khofifah merupakan hal yang biasa.

“Karena beda ruang lingkupnya antara Pilpres dengan Pilkada. Sehingga komunikasi-komunikasi politik memang dilakukan untuk menghasilkan calon-calon pemimpin yang terbaik, termasuk di Jatim, berkomunikasi dengan Mbak Khofifah. Apapun beliau, seorang Gubernur Jatim,” tuturnya.

Saat disinggung mengenai peluang berkoalisi dengan Partai Gerindra di Jatim, menginta DPD Gerindra Jatim sudah mendukung Khofifah, Hasto mengatakan dinamika politik di nasional dengan daerah sangat berbeda. Sehingga, hal-hal yang terjadi di nasional masih memungkinan berbeda dengan daerah.

Terlebih, ada syarat ambang batas pencalonan kepala daerah 20 persen. Ini memungkinan berkoalisi dengan parpol lain untuk mengusung cagub-cawagub.

“Dinamika politik di tingkat nasional, dengan dinamika politik di provinsi, kabupaten/kota itu berbeda. Karena pilkada itu perspektifnya lebih ke lokal. Sehingga kerja sama memang dimungkinkan dengan Gerindra, Golkar, PPP, Perindo, Hanura, karena jangan lupa PPP, Perindo, Hanura banyak kursi di tingkat provinsi dan kabupaten kota,” pungkasnya.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya