Berita

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

PDIP-Gerindra Berpotensi Koalisi di Pilkada Jatim, Hasto: Dinamika Nasional dan Daerah Berbeda

SENIN, 01 APRIL 2024 | 19:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP merespons upaya DPD PDIP Jawa Timur yang menjalin komunikasi dengan mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk Pilkada 2024 di provinsi Jatim.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan hingga saat ini masih melakukan pemetaan politik dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024.

“Jadi pilkada kita lakukan suatu pemetaan secara menyeluruh tetapi detil setiap daerah. Jatim, Jateng, Bali dan seluruh wilayah Indonesia kami lakukan pemetaan,” ungkap Hasto kepada wartawan di Posko Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (1/4).


Hasto menjelaskan, peta politik Pilkada berbeda dengan Pilpres, sehingga komunikasi politik dengan mantan Gubernur Jatim Khofifah merupakan hal yang biasa.

“Karena beda ruang lingkupnya antara Pilpres dengan Pilkada. Sehingga komunikasi-komunikasi politik memang dilakukan untuk menghasilkan calon-calon pemimpin yang terbaik, termasuk di Jatim, berkomunikasi dengan Mbak Khofifah. Apapun beliau, seorang Gubernur Jatim,” tuturnya.

Saat disinggung mengenai peluang berkoalisi dengan Partai Gerindra di Jatim, menginta DPD Gerindra Jatim sudah mendukung Khofifah, Hasto mengatakan dinamika politik di nasional dengan daerah sangat berbeda. Sehingga, hal-hal yang terjadi di nasional masih memungkinan berbeda dengan daerah.

Terlebih, ada syarat ambang batas pencalonan kepala daerah 20 persen. Ini memungkinan berkoalisi dengan parpol lain untuk mengusung cagub-cawagub.

“Dinamika politik di tingkat nasional, dengan dinamika politik di provinsi, kabupaten/kota itu berbeda. Karena pilkada itu perspektifnya lebih ke lokal. Sehingga kerja sama memang dimungkinkan dengan Gerindra, Golkar, PPP, Perindo, Hanura, karena jangan lupa PPP, Perindo, Hanura banyak kursi di tingkat provinsi dan kabupaten kota,” pungkasnya.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya