Berita

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

PDIP-Gerindra Berpotensi Koalisi di Pilkada Jatim, Hasto: Dinamika Nasional dan Daerah Berbeda

SENIN, 01 APRIL 2024 | 19:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP merespons upaya DPD PDIP Jawa Timur yang menjalin komunikasi dengan mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk Pilkada 2024 di provinsi Jatim.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan hingga saat ini masih melakukan pemetaan politik dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024.

“Jadi pilkada kita lakukan suatu pemetaan secara menyeluruh tetapi detil setiap daerah. Jatim, Jateng, Bali dan seluruh wilayah Indonesia kami lakukan pemetaan,” ungkap Hasto kepada wartawan di Posko Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (1/4).


Hasto menjelaskan, peta politik Pilkada berbeda dengan Pilpres, sehingga komunikasi politik dengan mantan Gubernur Jatim Khofifah merupakan hal yang biasa.

“Karena beda ruang lingkupnya antara Pilpres dengan Pilkada. Sehingga komunikasi-komunikasi politik memang dilakukan untuk menghasilkan calon-calon pemimpin yang terbaik, termasuk di Jatim, berkomunikasi dengan Mbak Khofifah. Apapun beliau, seorang Gubernur Jatim,” tuturnya.

Saat disinggung mengenai peluang berkoalisi dengan Partai Gerindra di Jatim, menginta DPD Gerindra Jatim sudah mendukung Khofifah, Hasto mengatakan dinamika politik di nasional dengan daerah sangat berbeda. Sehingga, hal-hal yang terjadi di nasional masih memungkinan berbeda dengan daerah.

Terlebih, ada syarat ambang batas pencalonan kepala daerah 20 persen. Ini memungkinan berkoalisi dengan parpol lain untuk mengusung cagub-cawagub.

“Dinamika politik di tingkat nasional, dengan dinamika politik di provinsi, kabupaten/kota itu berbeda. Karena pilkada itu perspektifnya lebih ke lokal. Sehingga kerja sama memang dimungkinkan dengan Gerindra, Golkar, PPP, Perindo, Hanura, karena jangan lupa PPP, Perindo, Hanura banyak kursi di tingkat provinsi dan kabupaten kota,” pungkasnya.


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya