Berita

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia beserta jajaran saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/4)/RMOL

Politik

Bahlil Dicecar Komisi VI Alasan BSD dan PIK Masuk PSN

SENIN, 01 APRIL 2024 | 18:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keputusan pemerintah memasukkan kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) ke dalam proyek strategis nasional (PSN) disorot Komisi VI DPR RI.

Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengaku terkejut mendengar BSD dan PIK jadi kawasan yang dipegang pemerintah, padahal sebelumnya proyek di kawasan elite tersebut digarap oleh pihak swasta.

"Terkait dengan PSN beberapa minggu lalu, saya membaca soal PSN PIK dan PSN Serpong (BSD) saya agak terkaget-kaget membacanya. Setahu saya, mereka development murni swasta, kenapa bisa mereka mendapat PSN statusnya? Kenapa? Saya bertanya-tanya di dalam hati, ada apa ini?” tanya Deddy kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (1/4).


Legislator dari Fraksi PDIP ini lantas bertanya kembali ke Bahlil tentang keuntungan Indonesia dari developer PIK dan BSD tersebut.

"Apakah mereka mau disuruh membangun rumah murah untuk rakyat? Atau dari investasi mereka berapa besar dialokasikan untuk kepentingan rakyat dan negara? Ini saya kaget pak!” ucapnya.

"Kenapa bisa dia (BSD dan PIK) menjadi PSN, benar-benar melukai kalau menurut saya,” sambungnya.

Deddy meminta agar Bahlil menyampaikan secara gamblang mengenai dua proyek strategis nasional tersebut yang dianggap hanya membuat kerugian bagi Indonesia.

"Jadi tolong jelaskan secara gamblang kenapa sih proyek swasta yang begitu banyak menghasilkan uang bisa dijadikan PSN? Padahal kita tahu, dulu PIK banyak persoalan itu sekarang jadi PSN, enggak masuk akal pak,” tutupnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya