Berita

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (THN Amin) saat doorstop, di Gedung MK/RMOL

Politik

Tim Hukum Amin Usul MK Hadirkan Jokowi

SENIN, 01 APRIL 2024 | 16:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Selain memanggil sejumlah menteri untuk dimintai keterangan terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024, Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (THN Amin) juga usul agar hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil Presiden Joko Widodo.

Pernyataan itu disampaikan anggota THN Amin, Bambang Widjojanto alias BW, saat doorstop bersama wartawan, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (1/4).

"Kami sebenarnya juga ingin mengusulkan agar Pak Jokowi diundang, dipanggil, karena kan penting sekali," jelasnya.


Sebelumnya THN Amin meminta MK memanggil sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju untuk bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024, terkait pengerahan sumber daya negara pada masa kampanye.

Kehadiran menteri atau para pejabat lainnya, lanjut BW, dianggap penting, untuk membuka fakta soal pengerahan sumber daya negara dan penyaluran Bansos yang dikerahkan Jokowi untuk pemenangan Paslon Prabowo-Gibran.

"Nanti kami mengajukan, MK yang akan mengundang para menteri itu. Tapi belum dapat jawabannya. Jadi kalau belum dapat jawaban, nggak bisa maksa dong? kalau kami yang panggil kan belum tentu mau datang," jelas Wakil Ketua KPK periode 2011-2015 itu.

Sementara itu tim kuasa hukum Prabowo-Gibran tak mempermasalahkan jika kubu Anies-Muhaimin ngotot memanggil menteri untuk bersaksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

"Kalau dia tidak mendukung, kesalahan fatal ada di dia," pungkas Bambang Widjojanto.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Asta Cita Tanpa Konsistensi akan Timbul Moral Hazard

Senin, 08 Juni 2026 | 05:48

Pameran ‘Aku Arek Suroboyo’ Ramaikan Peringatan Bulan Bung Karno

Senin, 08 Juni 2026 | 05:24

GP Ansor Jakbar Gelar Diklatsar Tanggapi Sebutan ‘Gotham City’

Senin, 08 Juni 2026 | 04:59

Pernyataan Purbaya dan Djaka Saling Menguatkan dalam Kasus Tiffany & Co

Senin, 08 Juni 2026 | 04:46

Perkuat KDKMP

Senin, 08 Juni 2026 | 04:26

Purbaya Tidak Punya Backup Politik untuk Jalankan Misi Presiden

Senin, 08 Juni 2026 | 03:57

Jangan Kasih Tempat untuk Boti di Negeri Ini!

Senin, 08 Juni 2026 | 03:37

BEI Jabar Gencarkan Literasi Pasar Modal ke Kampus hingga SD

Senin, 08 Juni 2026 | 03:17

Menanti Hasil Uji Fundamental Perekonomian Indonesia

Senin, 08 Juni 2026 | 02:59

IPB University Raih Juara Umum Program Mahasiswa Berdampak Kemendiktisaintek

Senin, 08 Juni 2026 | 02:50

Selengkapnya