Berita

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (THN Amin) saat doorstop, di Gedung MK/RMOL

Politik

Tim Hukum Amin Usul MK Hadirkan Jokowi

SENIN, 01 APRIL 2024 | 16:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Selain memanggil sejumlah menteri untuk dimintai keterangan terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024, Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (THN Amin) juga usul agar hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil Presiden Joko Widodo.

Pernyataan itu disampaikan anggota THN Amin, Bambang Widjojanto alias BW, saat doorstop bersama wartawan, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (1/4).

"Kami sebenarnya juga ingin mengusulkan agar Pak Jokowi diundang, dipanggil, karena kan penting sekali," jelasnya.


Sebelumnya THN Amin meminta MK memanggil sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju untuk bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024, terkait pengerahan sumber daya negara pada masa kampanye.

Kehadiran menteri atau para pejabat lainnya, lanjut BW, dianggap penting, untuk membuka fakta soal pengerahan sumber daya negara dan penyaluran Bansos yang dikerahkan Jokowi untuk pemenangan Paslon Prabowo-Gibran.

"Nanti kami mengajukan, MK yang akan mengundang para menteri itu. Tapi belum dapat jawabannya. Jadi kalau belum dapat jawaban, nggak bisa maksa dong? kalau kami yang panggil kan belum tentu mau datang," jelas Wakil Ketua KPK periode 2011-2015 itu.

Sementara itu tim kuasa hukum Prabowo-Gibran tak mempermasalahkan jika kubu Anies-Muhaimin ngotot memanggil menteri untuk bersaksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

"Kalau dia tidak mendukung, kesalahan fatal ada di dia," pungkas Bambang Widjojanto.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya