Berita

Rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia/RMOL

Politik

Minta Seluruh Perusahaan Terafiliasi Harvey Moeis Dihentikan, Anggota Komisi VI: Ke Mana Menteri Investasi?

SENIN, 01 APRIL 2024 | 16:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, diminta untuk segera mencabut izin dan menghentikan perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka kasus korupsi timah di Bangka Belitung, Harvey Moeis dan Helena Lim.

"Kami minta semua tambang yang berkaitan dengan mereka harus dicabut dihentikan sampai urusan ini benar-benar tuntas kami minta jawaban Pak Menteri," kata Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ihwal IUP tambang, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (1/4).

"Kemudian selanjutnya yang lebih penting dari semua isu yang ada saat ini adalah soal ramainya skandal tambang timah yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, juga kemudian ada Helena Lim, dan ternyata di belakangnya ada seorang mafia besar yang kami dapat informasinya adalah Robert Bono Susatyo," tambahnya.


Ia mempertanyakan Bahlil selaku Menteri Investasi yang tidak mengetahui adanya aliran dana ratusan triliun ke kantong suami Sandra Dewi dan Helena Lim.

"Tentu ini angka yang banyak Pak Menteri, kami ingin tanya suasana kebatinan saya terganggu, ke mana Menteri Investasi ya? Kok tidak punya tanggung jawab publik? Tidak punya mohon maaf tidak ada kegalauan hati, untuk menyelesaikan masalah ini karena mau tidak mau juga terkait kementerian investasi," katanya.

Oleh sebab itu, Mufti meminta agar seluruh aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan Harvey Moeis dan Helena Lim perlu ditutup dan dicabut izinnya.

"Maka saya minta pak menteri, semua usaha yang terafiliasi ke Harvey Moeis, kami melihat bahwa dia pengusaha tambang nikel dan sebagainya, juga Helena Lim, juga RBT, mungkin Pak Menteri kenal dia adalah seorang mafia tambang besar di negara kita," tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya