Berita

Rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia/RMOL

Politik

Minta Seluruh Perusahaan Terafiliasi Harvey Moeis Dihentikan, Anggota Komisi VI: Ke Mana Menteri Investasi?

SENIN, 01 APRIL 2024 | 16:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, diminta untuk segera mencabut izin dan menghentikan perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka kasus korupsi timah di Bangka Belitung, Harvey Moeis dan Helena Lim.

"Kami minta semua tambang yang berkaitan dengan mereka harus dicabut dihentikan sampai urusan ini benar-benar tuntas kami minta jawaban Pak Menteri," kata Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ihwal IUP tambang, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (1/4).

"Kemudian selanjutnya yang lebih penting dari semua isu yang ada saat ini adalah soal ramainya skandal tambang timah yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, juga kemudian ada Helena Lim, dan ternyata di belakangnya ada seorang mafia besar yang kami dapat informasinya adalah Robert Bono Susatyo," tambahnya.


Ia mempertanyakan Bahlil selaku Menteri Investasi yang tidak mengetahui adanya aliran dana ratusan triliun ke kantong suami Sandra Dewi dan Helena Lim.

"Tentu ini angka yang banyak Pak Menteri, kami ingin tanya suasana kebatinan saya terganggu, ke mana Menteri Investasi ya? Kok tidak punya tanggung jawab publik? Tidak punya mohon maaf tidak ada kegalauan hati, untuk menyelesaikan masalah ini karena mau tidak mau juga terkait kementerian investasi," katanya.

Oleh sebab itu, Mufti meminta agar seluruh aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan Harvey Moeis dan Helena Lim perlu ditutup dan dicabut izinnya.

"Maka saya minta pak menteri, semua usaha yang terafiliasi ke Harvey Moeis, kami melihat bahwa dia pengusaha tambang nikel dan sebagainya, juga Helena Lim, juga RBT, mungkin Pak Menteri kenal dia adalah seorang mafia tambang besar di negara kita," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya