Berita

Rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia/RMOL

Politik

Minta Seluruh Perusahaan Terafiliasi Harvey Moeis Dihentikan, Anggota Komisi VI: Ke Mana Menteri Investasi?

SENIN, 01 APRIL 2024 | 16:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, diminta untuk segera mencabut izin dan menghentikan perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka kasus korupsi timah di Bangka Belitung, Harvey Moeis dan Helena Lim.

"Kami minta semua tambang yang berkaitan dengan mereka harus dicabut dihentikan sampai urusan ini benar-benar tuntas kami minta jawaban Pak Menteri," kata Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ihwal IUP tambang, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (1/4).

"Kemudian selanjutnya yang lebih penting dari semua isu yang ada saat ini adalah soal ramainya skandal tambang timah yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, juga kemudian ada Helena Lim, dan ternyata di belakangnya ada seorang mafia besar yang kami dapat informasinya adalah Robert Bono Susatyo," tambahnya.


Ia mempertanyakan Bahlil selaku Menteri Investasi yang tidak mengetahui adanya aliran dana ratusan triliun ke kantong suami Sandra Dewi dan Helena Lim.

"Tentu ini angka yang banyak Pak Menteri, kami ingin tanya suasana kebatinan saya terganggu, ke mana Menteri Investasi ya? Kok tidak punya tanggung jawab publik? Tidak punya mohon maaf tidak ada kegalauan hati, untuk menyelesaikan masalah ini karena mau tidak mau juga terkait kementerian investasi," katanya.

Oleh sebab itu, Mufti meminta agar seluruh aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan Harvey Moeis dan Helena Lim perlu ditutup dan dicabut izinnya.

"Maka saya minta pak menteri, semua usaha yang terafiliasi ke Harvey Moeis, kami melihat bahwa dia pengusaha tambang nikel dan sebagainya, juga Helena Lim, juga RBT, mungkin Pak Menteri kenal dia adalah seorang mafia tambang besar di negara kita," tutupnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya