Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

China Sayangkan Pengetatan Aturan Ekspor Semikonduktor

SENIN, 01 APRIL 2024 | 11:27 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah China buka suara terkait pengetatan peraturan Amerika Serikat mengenai ekspor semikonduktor yang baru-baru ini dilakukan Pemerintahan Presiden Joe Biden.

Dalam pernyataannya, Juru Bicara Kementerian Perdagangan China mengatakan apa yang dilakukan Biden telah menciptakan lebih banyak rintangan dalam perdagangan dan ketidakpastian dalam industri chip.

Pekan lalu, Biden merevisi peraturan yang bertujuan untuk mempersulit China mengakses chip kecerdasan buatan dan alat pembuatan chip AS, yang merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk melemahkan industri pembuatan chip Beijing karena masalah keamanan nasional.


“AS telah memperluas konsep keamanan nasional, secara sewenang-wenang merevisi peraturan, dan memperketat tindakan pengendalian," kata juru bicara Kemendag China, seperti dikutip dari Reuters, Senin (1/4).

"Hal ini tidak hanya menciptakan lebih banyak hambatan dan memberikan beban kepatuhan yang lebih besar pada perusahaan Tiongkok dan Amerika yang ingin bekerja sama secara normal secara ekonomi dan perdagangan. namun juga menciptakan ketidakpastian besar bagi industri semikonduktor global,” lanjutnya.

Juru bicara tersebut mengatakan bahwa tindakan AS sangat mempengaruhi kerja sama yang saling menguntungkan antara perusahaan Tiongkok dan asing serta merugikan hak dan kepentingan sah mereka.

"China dengan tegas menentang hal ini," ujarnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya