Berita

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati/Net

Politik

DPR Minta Pemerintah Siapkan Regulasi THR untuk Pekerja Kemitraan

SENIN, 01 APRIL 2024 | 11:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Regulasi Tunjangan Hari Raya (THR) bagi driver ojek online maupun kurir perlu disiapkan pemerintah agar mitra aplikator juga bisa mendapatkan THR.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati ihwal regulasi THR untuk kemitraan aplikator seperti ojol dan kurir.

Menurutnya, pekerja kemitraan termasuk dalam ruang lingkup pekerja sektor informal yang saat ini mendominasi jumlah angkatan kerja di Indonesia.

Bagi dia, perlindungan yang lemah termasuk tidak diakomodasinya pekerja kemitraan dalam memperoleh THR adalah bentuk ketidakadilan terhadap pekerja.

"Padahal jelang Idulfitri, beban kerja mitra seperti kurir dan juga ojol meningkat tajam, namun belum ada regulasi yang memberikan perlindungan maksimal kepada pekerja kemitraan termasuk dalam pemberian THR," ujar Kurniasih dalam keterangannya, Senin (1/4).

Anggota Fraksi PKS ini mengatakan jika ke depan sistem ekonomi akan bekerja dengan lebih banyak hubungan kemitraan. Sebab itu, perlu regulasi yang kuat demi perlindungan nasib pekerja kemitraan yang selama ini dianaktirikan atas alasan tidak adanya regulasi.

"Padahal pekerja kemitraan ini di lapangan membawa identitas perusahaan, bekerja untuk menambah pundi-pundi pendapatan perusahaan tapi tidak mendapatkan jaminan perlindungan termasuk THR, BPJS Ketenagakerjaan atau perlindungan sosial lainnya," katanya.

Ia menegaskan belum adanya regulasi bukan bermakna bahwa peran pekerja kemitraan seperti ojol dan kurir lantas dikesampingkan. Padahal, para driver ojol dan kurir terbukti menjadi bagian dari rantai penggerak ekonomi riil di masyarakat.

Kurniasih bahkan meminta agar ada insentif khusus hari raya bagi pekerja kemitraan yang dihitung sesuai dengan beban kerja yang dilakukan.

"Khusus untuk tahun ini jika memang menganggap mitra ini penting, berikan bonus atau insentif hari raya yang memadai. Tidak harus namanya THR jika merujuk aturan, tapi ada penghargaan bagi mitra," pungkasnya.

Populer

Pengamat: Jangan Semua Putusan MK Dikaitkan Unsur Politis

Senin, 20 Mei 2024 | 22:19

Panglima TNI Diminta Tarik Anggota Puspom dari Kejagung

Selasa, 28 Mei 2024 | 18:58

Produksi Film Porno, Siskaeee Cs Segera Disidang

Rabu, 22 Mei 2024 | 13:49

Topeng Mega-Hasto, Rakus dan Berbohong

Kamis, 23 Mei 2024 | 18:03

IAW Desak KPK Periksa Gubernur Jakarta, Sumbar, Banten, dan Jateng

Senin, 20 Mei 2024 | 15:17

Pj Gubernur Jabar Optimistis Polisi Mampu Usut Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Kamis, 23 Mei 2024 | 06:48

Pj Gubernur Jabar Ingatkan Dishub Tidak Ada Suap dan Pungli dalam Uji KIR

Senin, 27 Mei 2024 | 19:31

UPDATE

KPK Bakal Kembangkan ke Proses Penganggaran Terkait Korupsi Rumjab DPR RI

Kamis, 30 Mei 2024 | 10:03

Demokrat: Pasangan Khofifah-Emil Tak Tergantikan

Kamis, 30 Mei 2024 | 09:47

Investasi Kuat, Transportasi Berbasis Kereta di Bali Masuk Babak Baru

Kamis, 30 Mei 2024 | 09:37

Jalan Puan Nyapres Bisa Dimulai dari Juru Negosiasi PDIP-Prabowo

Kamis, 30 Mei 2024 | 09:30

Harga Emas Antam Anjlok Rp9 Ribu

Kamis, 30 Mei 2024 | 09:27

Kepala BNPB Tinjau Penanganan Darurat Erupsi Gunung Ibu

Kamis, 30 Mei 2024 | 09:24

Oposisi Spanyol Dikecam karena Kunjungi Netanyahu di Israel

Kamis, 30 Mei 2024 | 09:11

6 General Manager PT Antam Tersangka Korupsi 109 Ton Emas

Kamis, 30 Mei 2024 | 08:49

Perludem Ingatkan Pentingnya Perbaikan Sistem Pemilu

Kamis, 30 Mei 2024 | 08:46

CEO Sate Maranggi Kantongi Rekomendasi PKS dan PKB

Kamis, 30 Mei 2024 | 08:22

Selengkapnya