Berita

Ilustrasi/Net

Otomotif

Baterai Produksi Dalam Negeri Bisa Turunkan Harga Mobil Listrik hingga 30 Persen

SENIN, 01 APRIL 2024 | 09:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

RMOl. Harga mobil listrik bisa terpangkas dengan memproduksi baterai mobil listrik (electric vehicle/EV) di dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan kehadiran investasi pabrik baterai mobil listrik di Tanah Air diyakini dapat membuat ongkos produksi lebih terjangkau. Bahkan, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) akan meningkat dan minat investor bisa semakin tinggi.

"Kalau sudah diproduksi dalam negeri, saya kira akan ada penurunan 20-30 persen dari harga mobil EV itu semua," kata Agus, dikutip Senin (1/4).


Secara komponen, harga baterai mobil listrik cukup mahal karena berkisar 40-50 persen dari total harga mobil listrik yang dijual. Dengan demikian, dengan memproduksi baterai dalam negeri, secara langsung dapat memangkas harga jual mobil ramah lingkungan tersebut.

Lebih lanjut, Menperin mengatakan selain dapat memotong harga jual dari mobil listrik, dengan memproduksi baterai produksi dalam negeri juga turut meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Hal tersebut, menurutnya, dapat menaikkan minat investor untuk mau berinvestasi di Indonesia.

"Kalau baterainya sudah kita produksi, industri dalam negerinya sudah memproduksi baterai, nanti yang pertama nilai TKDN kita akan semakin tinggi, Insya Allah nanti akan justru menarik investasi-investasi," paparnya.

Perusahaan mobil asal Prancis yakni Renault dan perusahaan mobil asal Vietnam yakni VinFast siap melakukan investasi di Indonesia. Kemudian Hyundai juga akan menanamkan modalnya untuk pabrik baterai EV.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya