Berita

Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto/Ist

Politik

PDIP Berpeluang Gabung Prabowo-Gibran Pasca Putusan MK

MINGGU, 31 MARET 2024 | 09:10 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Setelah selesai perhelatan di Mahkamah Konstitusi (MK), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diprediksi akan bergabung ke koalisi besar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, tidak ada permasalahan antara Prabowo dengan PSIP. Justru, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu sangat mesra dengan Prabowo.

"Kalaupun kemudian hari ini ada pertikaian di MK, pertikaian itu adalah pertikaian paslon, dalam hal ini Ganjar," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/3).


Jikapun ada elite PDIP yang ikut bersuara dan tidak senang dengan hasil Pilpres 2024, kata Kang Tamil, yang dijadikan poin musuhnya adalah bukan Prabowo-Gibran, melainkan Presiden Joko Widodo.

"Jadi artinya pertikain yang hari ini dikeluarkan oleh PDIP itu, itu adalah pertikain di antara keluarga mereka dalam berpartai," terang Kang Tamil.

Apalagi, kata dosen di Universitas Dian Nusantara ini, hingga saat ini, Jokowi masih memegang KTA PDIP. Artinya, setelah perhelatan di MK, PDIP berpeluang bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.

"Artinya selesai kemudian perhelatan di MK ini, tidak menutup kemungkinan PDIP akan bergabung dalam koalisi besar Prabowo-Gibran," tutur Kang Tamil.

Kang Tamil menilai, keberadaan Gibran hari ini yang masih memegang KTA PDIP, justru membawa keberuntungan bagi PDIP. Karena biar bagaimanapun, secara dejure, maka PDIP memiliki wapres hari ini.

"Ini nggak bisa kita tampikkan. Kenapa? Karena dari PDIP tidak mengeluarkan pemecatan terhadap Gibran, dan Gibrannya sendiri tidak mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Ini lah fakta yang harus kita amati dan kita lihat bersama," pungkas Kang Tamil.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya