Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim/Istimewa
Calon Presiden (Capres) pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto, disarankan untuk mundur dari jabatan Menteri Pertahanan (Menhan). Hal ini dimaksudkan agar dia terhindar dari kesibukan di birokrasi, sehingga dapat berkonsentrasi penuh dalam menyusun kabinet dan kebijakan di masa mendatang.
Menurut pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, intervensi Joko Widodo terhadap pemerintahan yang kelak akan dipimpin Prabowo menjadi sebuah konsekuensi logis. Pasalnya, sejak awal kontestasi Pilpres 2024, Gibran sudah didorong masuk menjadi cawapres.
"Baru kali ini dalam sejarah demokrasi modern ada anak presiden sukses jadi Wakil Presiden saat ayahnya masih aktif menjabat. Mundur dari jabatan Menhan atau tidak mundur, Prabowo akan diintervensi," kata Wildan kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/3).
Karena sejak awal kampanye, lanjut Wildan, Prabowo sudah menegaskan dirinya sebagai pelanjut kebijakan Jokowi. Dari situ sudah terlihat bahwa Prabowo bakal manut atau patuh terhadap arahan Jokowi demi meraih simpati konstituen.
Sehingga, kata dosen Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, dengan kondisi yang ada sekarang, usulan agar Prabowo mundur dari jabatan Menhan demi terbebas dari intervensi Jokowi terasa kurang pas. Untuk mendukung stabilitas pemerintahan menjelang masa transisi, ada baiknya Prabowo tidak mundur dari Menhan.
"Lain perkara kalau Prabowo ingin konsentrasi penuh dalam menyusun kabinet dan kebijakannya di masa mendatang. Bisa saja dia ambil sikap mundur dari jabatan Menhan agar tidak disibukkan lagi dengan urusan birokrasi, administrasi, dan seremonial selaku menteri," papar Wildan.
Jika Prabowo memilih opsi mundur dari jabatannya sekarang, maka dia akan terbebas dari kesibukan harian sebagai Menhan.
"Sepertinya itu yang dibutuhkan oleh seorang Prabowo Subianto. Mengingat, usianya sudah menginjak 72 tahun. Secara teknis, dengan tidak lagi menjadi Menhan, Prabowo bisa berpikir lebih tenang dan tidak ada intervensi dari Presiden Joko Widodo," pungkas Wildan.
