Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Pengamat: PPP Gagal ke Senayan Karena Berkoalisi dengan PDIP

KAMIS, 28 MARET 2024 | 22:14 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Nasib kurang baik yang dialami Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu 2024, ditengarai karena salah memilih mitra koalisi dengan bergabung bersama PDI Perjuangan.

Begitu dikatakan Koordinator Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD), Miftahul Arifin mengomentari kegagalan PPP dalam Pemilu 2024.

Menurutnya berkoalisi dengan PDI Perjuangan sama sekali tidak memberikan dampak elektoral terhadap PPP.


"Secara elektoral PPP sangat dirugikan berkoalisi dengan PDI Perjuangan dan mengusung Ganjar Pranowo. Karena basis pemilih PPP lebih dekat dengan pemilih Prabowo dan Anies Baswedan," ujar Miftah kepada wartawan, Kamis (28/3).

Miftah mengutip data temuan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menyebut sekitar 43,7 persen pemilih PPP menetapkan pilihannya kepada Prabowo-Gibran. Sisanya 36 persen memilih Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan hanya 15,1 persen memilih pasangan Ganjar-Mahfud.

Miftah menilai PPP yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan tidak sejalan dengan basis pemilih PPP, ini bisa dilihat dari kantong-kantong suara yang biasanya memperoleh kursi justru hilang.

"Berdasarkan data Pileg 2019, PPP mendapat 6.323.147 suara atau sekitar 4,52 persen. Sedangkan di pemilu 2024 PPP hanya memperoleh 5.878.777 suara (3,87 persen). Itu artinya PPP kehilangan sekitar 444.370 suara," jelasnya.

Lanjut Miftah, Perbedaan ideologi partai dan paslon juga menjadi salah satu sebab PPP gagal melenggang ke Senayan. Pasangan Ganjar-Mahfud lebih diidentikan ke kaum nasionalis, sedangkan PPP lebih di identikkan dengan pemilih Islam.

"Perbedaan itu yang membuat PPP gagal ke senayan  karena tak mendapat efek ekor jas atau pengaruh dari Ganjar-Mahfud," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya