Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Pengamat: PPP Gagal ke Senayan Karena Berkoalisi dengan PDIP

KAMIS, 28 MARET 2024 | 22:14 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Nasib kurang baik yang dialami Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu 2024, ditengarai karena salah memilih mitra koalisi dengan bergabung bersama PDI Perjuangan.

Begitu dikatakan Koordinator Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD), Miftahul Arifin mengomentari kegagalan PPP dalam Pemilu 2024.

Menurutnya berkoalisi dengan PDI Perjuangan sama sekali tidak memberikan dampak elektoral terhadap PPP.


"Secara elektoral PPP sangat dirugikan berkoalisi dengan PDI Perjuangan dan mengusung Ganjar Pranowo. Karena basis pemilih PPP lebih dekat dengan pemilih Prabowo dan Anies Baswedan," ujar Miftah kepada wartawan, Kamis (28/3).

Miftah mengutip data temuan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menyebut sekitar 43,7 persen pemilih PPP menetapkan pilihannya kepada Prabowo-Gibran. Sisanya 36 persen memilih Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan hanya 15,1 persen memilih pasangan Ganjar-Mahfud.

Miftah menilai PPP yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan tidak sejalan dengan basis pemilih PPP, ini bisa dilihat dari kantong-kantong suara yang biasanya memperoleh kursi justru hilang.

"Berdasarkan data Pileg 2019, PPP mendapat 6.323.147 suara atau sekitar 4,52 persen. Sedangkan di pemilu 2024 PPP hanya memperoleh 5.878.777 suara (3,87 persen). Itu artinya PPP kehilangan sekitar 444.370 suara," jelasnya.

Lanjut Miftah, Perbedaan ideologi partai dan paslon juga menjadi salah satu sebab PPP gagal melenggang ke Senayan. Pasangan Ganjar-Mahfud lebih diidentikan ke kaum nasionalis, sedangkan PPP lebih di identikkan dengan pemilih Islam.

"Perbedaan itu yang membuat PPP gagal ke senayan  karena tak mendapat efek ekor jas atau pengaruh dari Ganjar-Mahfud," tandasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya