Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Pengamat: PPP Gagal ke Senayan Karena Berkoalisi dengan PDIP

KAMIS, 28 MARET 2024 | 22:14 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Nasib kurang baik yang dialami Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu 2024, ditengarai karena salah memilih mitra koalisi dengan bergabung bersama PDI Perjuangan.

Begitu dikatakan Koordinator Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD), Miftahul Arifin mengomentari kegagalan PPP dalam Pemilu 2024.

Menurutnya berkoalisi dengan PDI Perjuangan sama sekali tidak memberikan dampak elektoral terhadap PPP.


"Secara elektoral PPP sangat dirugikan berkoalisi dengan PDI Perjuangan dan mengusung Ganjar Pranowo. Karena basis pemilih PPP lebih dekat dengan pemilih Prabowo dan Anies Baswedan," ujar Miftah kepada wartawan, Kamis (28/3).

Miftah mengutip data temuan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menyebut sekitar 43,7 persen pemilih PPP menetapkan pilihannya kepada Prabowo-Gibran. Sisanya 36 persen memilih Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan hanya 15,1 persen memilih pasangan Ganjar-Mahfud.

Miftah menilai PPP yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan tidak sejalan dengan basis pemilih PPP, ini bisa dilihat dari kantong-kantong suara yang biasanya memperoleh kursi justru hilang.

"Berdasarkan data Pileg 2019, PPP mendapat 6.323.147 suara atau sekitar 4,52 persen. Sedangkan di pemilu 2024 PPP hanya memperoleh 5.878.777 suara (3,87 persen). Itu artinya PPP kehilangan sekitar 444.370 suara," jelasnya.

Lanjut Miftah, Perbedaan ideologi partai dan paslon juga menjadi salah satu sebab PPP gagal melenggang ke Senayan. Pasangan Ganjar-Mahfud lebih diidentikan ke kaum nasionalis, sedangkan PPP lebih di identikkan dengan pemilih Islam.

"Perbedaan itu yang membuat PPP gagal ke senayan  karena tak mendapat efek ekor jas atau pengaruh dari Ganjar-Mahfud," tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Jokowi Intervensi Prabowo soal Kabinet Jelang Pelantikan Presiden

Jumat, 03 Juli 2026 | 06:13

Sehina-hinanya, Serendah-rendahnya

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:48

Rezim Baru dan Kelahiran Organisasi Pemuda Paramiliter

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:41

Satu Polisi Tewas Dibacok saat Gerebek Bandar Sabu di Katingan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:18

Jokowi Kecewa Berat Roy Suryo-Dokter Tifa Tak Ditahan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:15

Jokowi Tidak Rela Kehilangan Kekuasaan

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:26

Spanyol Lolos ke 16 Besar setelah Gasak Austria 3-0

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:12

Raja Juli Antoni Dituntut Terbuka soal Kasus Bupati Kuansing

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:03

Flyover Latumenten Bisa Kurangi Kemacetan 40 Persen

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:30

Sangat Aneh Kejaksaan Belum Periksa Jokowi

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:17

Selengkapnya