Berita

Aksi Gabungan Pemuda Mahasiswa Nusantara di sekita Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (28/3)/Ist

Politik

Sekelompok Mahasiswa Gelar Aksi Tolak Wacana Pemilu Ulang

KAMIS, 28 MARET 2024 | 16:08 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Integritas proses Pemilihan Umum (Pemilu) harus dijaga dan dihormati. Oleh sebab itu, proses Pemilu tidak bisa diulang hanya karena tuntutan satu atau dua kelompok.

Hal itu disampaikan Koordinator Pengurus Pusat Gabungan Pemuda Mahasiswa Nusantara, Rio dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (28/3).  

Rio menyatakan dengan tegas menolak wacana pengulangan pemilu yang dilayangkan oleh salah satu kubu capres-cawapres dalam Pilpres 2024 lalu.


Alasan Rio menolak Pemilu ulang karena, pada dasarnya pemilu ini dilaksanakan dengan transparansi tertinggi dan mematuhi prinsip-prinsip demokrasi.

Setiap upaya dilakukan untuk memastikan proses pemilu yang adil dan berkeadilan, dan hasilnya adalah cerminan yang sebenarnya dari pilihan para pemilih.

"Wacana untuk melakukan pemilu ulang tidak hanya tidak beralasan tetapi juga merusak nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat kita. Pemilu adalah aspek fundamental dari sistem demokrasi kita, dan hasilnya harus dihormati, bahkan jika tidak sejalan dengan preferensi tertentu," kata Rio.  

Selain itu, melakukan pemilu ulang sangat tidak praktis dan merugikan stabilitas dan kredibilitas KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu

“Dikhawatirkan, ini akan menciptakan preseden berbahaya dan menimbulkan keraguan terhadap legitimasi pemilu di masa depan,” ungkapnya.

"Kami mengajak semua pihak yang terlibat untuk menghormati hasil pemilu baru-baru ini dan bekerja sama untuk menangani segala kekhawatiran melalui saluran hukum dan demokratis yang telah ditetapkan," imbuh Rio.

Tak hanya itu, Rio juga menolak segala bentuk intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) dalam proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya