Berita

Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Rabu sore (27/3)/RMOL

Hukum

Todung Mulya Lubis: Mudahan-mudahan MK Jadi Juru Selamat Kita

RABU, 27 MARET 2024 | 18:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tim Hukum Ganjar-Mahfud masih menaruh harapan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bisa mengabulkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Sehingga, MK akan menjadi juru selamat demokrasi dan konstitusi Indonesia yang telah dikangkangi oleh kekuasaan.

Begitu disampaikan Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis saat jumpa pers seusai sidang sengketa hasil Pilpres di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Rabu sore (27/3).

“Kita sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, tidak boleh mundur ke belakang. Kalau bisa menjadi negara yang nomor satu di dunia dalam penegakan demokrasi. Inilah mimpi kami sebagai anak bangsa, mimpi kita semua mudah-mudahan MK menjadi juru selamat kita,” tegas Todung.


Todung juga menegaskan bahwa gugatan PHPU yang diajukan paslon 03, bukan semata-mata bicara tentang kalah dan menang di Pilpres 2024, lebih jauh daripada itu, ini untuk menjaga demokrasi di Tanah Air yang semakin mengarah pada kerusakan.

“Ini bukan kalah menang, ini persoalan demokrasi bagaimana kita menyelamatkan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan republik,” tegasnya.

Dia meyakini MK masih membuka mata dan turut andil membenahi demokrasi yang semakin melemah. Sebab, MK merupakan tonggak sekaligus benteng terakhir penjaga konstitusi dan demokrasi.

“Satu suara pun harus dihormati, kedaulatan rakyat itu adalah kunci buat semua proses Pemilu dan Pilpres, kita tidak boleh menafikan bahwa banyak suara yang dikorbankan, banyak suara yang tidak mendapat kesempatan untuk dihitung, atau banyak juga suara yang digelembungkan,” tandasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya