Berita

Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan saat pidato di hadapan Hakim MK/Istimewa

Politik

Anies Harap Hakim MK Usut Tuntas Penyimpangan Demokrasi

RABU, 27 MARET 2024 | 17:49 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Rasyid Baswedan, menyimpan harapan besar kepada Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutuskan perkara Pemilu dengan seadil-adilnya.

Menurut Anies, penyelenggaraan Pemilu 2024 banyak diwarnai dengan berbagai kecurangan dan intervensi kekuasaan.

"Bila berbagai macam intervensi itu dibiarkan sehingga nanti menjadi kebiasaan yang berulang di tingkat pilkada maupun pilpres berikutnya," kata Anies usai menghadiri sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).


Anies menegaskan tidak akan membiarkan berbagai penyimpangan pemilu berlalu tanpa diusut. Sebab hal ini akan menjadi preseden buruk bagi semua penyelenggaraan pemilu ke depan.

"Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju sebuah negara demokrasi yang matang, ataukah kita akan membiarkan diri, tergelincir kembali ke bayang-bayang era sebelum reformasi yang hendak kita jauhi?" tanya Anies.

Capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa itu menitipkan kepercayaan kepada hakim MK untuk berani mengambil keputusan besar dan benar, demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik dan berintegritas.  

"Dengan penuh rasa hormat dan harap, kita mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar tidak membiarkan penyimpangan demokrasi yang berjalan belakangan ini lewat begitu saja tanpa dikoreksi," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya