Berita

Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan saat pidato di hadapan Hakim MK/Istimewa

Politik

Anies Harap Hakim MK Usut Tuntas Penyimpangan Demokrasi

RABU, 27 MARET 2024 | 17:49 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Rasyid Baswedan, menyimpan harapan besar kepada Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutuskan perkara Pemilu dengan seadil-adilnya.

Menurut Anies, penyelenggaraan Pemilu 2024 banyak diwarnai dengan berbagai kecurangan dan intervensi kekuasaan.

"Bila berbagai macam intervensi itu dibiarkan sehingga nanti menjadi kebiasaan yang berulang di tingkat pilkada maupun pilpres berikutnya," kata Anies usai menghadiri sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).


Anies menegaskan tidak akan membiarkan berbagai penyimpangan pemilu berlalu tanpa diusut. Sebab hal ini akan menjadi preseden buruk bagi semua penyelenggaraan pemilu ke depan.

"Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju sebuah negara demokrasi yang matang, ataukah kita akan membiarkan diri, tergelincir kembali ke bayang-bayang era sebelum reformasi yang hendak kita jauhi?" tanya Anies.

Capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa itu menitipkan kepercayaan kepada hakim MK untuk berani mengambil keputusan besar dan benar, demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik dan berintegritas.  

"Dengan penuh rasa hormat dan harap, kita mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar tidak membiarkan penyimpangan demokrasi yang berjalan belakangan ini lewat begitu saja tanpa dikoreksi," pungkasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya