Berita

Aksi unjuk rasa Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98) di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu siang (27/3)/RMOL

Politik

Massa JARI 98 Dukung Hakim MK Bebas Intervensi dalam Putuskan PHPU

RABU, 27 MARET 2024 | 15:43 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Aksi demonstrasi dilakukan ratusan massa yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98), di Patung Kuda menuju Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu siang (27/3). Aksi ini dilakukan terkait dengan sidang sengketa Pemilu 2024 yang tengah dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK)

Dalam aksinya, mereka memberikan dukungan kepada Hakim MK agar bebas dari segala bentuk intervensi dari pihak manapun, dan meminta agar semua pihak menghormati hasil Pemilu 2024.

"Aksi serentak ini sebagai upaya mengawal independensi MK. Hakim MK jangan sampai masuk angin, dan tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun juga yang dapat merusak demokrasi di Indonesia. Mari hormati hasil Pemilu 2024," tegas orator aksi, Mahmud, di lokasi.


Dia berharap semua pihak tidak memprovokasi masyarakat dengan isu pemilu curang yang mendiskreditkan penyelenggara pemilu. Pun bisa menyikapi hasil Pilpres 2024 secara bijaksana, negarawan, dan legowo.

"Yang paling penting bagi seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Tolak keras narasi atau provokasi pemilu curang yang dapat mengotori demokrasi di Indonesia. Mari jaga kondusifitas dan keamanan negara, hindari provokasi yang dapat memicu keributan," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Presidium JARI 98, Willy Prakarsa mengharapkan, kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD bisa menerima kekalahan.

"Harusnya untuk 01 dan 03 bisa menjadi cerminan dan suri tauladan buat segenap lapisan rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Bersikaplah legowo untuk menerima kekalahan," ucap Willy.

"Berjiwa satria, legowo, dan jadilah negarawan yang baik, sehingga 01, 03, benar-benar bisa menjadi cerminan untuk rakyat Indonesia," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya