Berita

Aksi unjuk rasa Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98) di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu siang (27/3)/RMOL

Politik

Massa JARI 98 Dukung Hakim MK Bebas Intervensi dalam Putuskan PHPU

RABU, 27 MARET 2024 | 15:43 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Aksi demonstrasi dilakukan ratusan massa yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98), di Patung Kuda menuju Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu siang (27/3). Aksi ini dilakukan terkait dengan sidang sengketa Pemilu 2024 yang tengah dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK)

Dalam aksinya, mereka memberikan dukungan kepada Hakim MK agar bebas dari segala bentuk intervensi dari pihak manapun, dan meminta agar semua pihak menghormati hasil Pemilu 2024.

"Aksi serentak ini sebagai upaya mengawal independensi MK. Hakim MK jangan sampai masuk angin, dan tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun juga yang dapat merusak demokrasi di Indonesia. Mari hormati hasil Pemilu 2024," tegas orator aksi, Mahmud, di lokasi.


Dia berharap semua pihak tidak memprovokasi masyarakat dengan isu pemilu curang yang mendiskreditkan penyelenggara pemilu. Pun bisa menyikapi hasil Pilpres 2024 secara bijaksana, negarawan, dan legowo.

"Yang paling penting bagi seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Tolak keras narasi atau provokasi pemilu curang yang dapat mengotori demokrasi di Indonesia. Mari jaga kondusifitas dan keamanan negara, hindari provokasi yang dapat memicu keributan," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Presidium JARI 98, Willy Prakarsa mengharapkan, kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD bisa menerima kekalahan.

"Harusnya untuk 01 dan 03 bisa menjadi cerminan dan suri tauladan buat segenap lapisan rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Bersikaplah legowo untuk menerima kekalahan," ucap Willy.

"Berjiwa satria, legowo, dan jadilah negarawan yang baik, sehingga 01, 03, benar-benar bisa menjadi cerminan untuk rakyat Indonesia," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya