Berita

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani/RMOL

Politik

Gerindra: Kata Siapa PDIP Oposisi?

RABU, 27 MARET 2024 | 07:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Gerindra tidak tertarik merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) hanya demi memperebutkan kursi ketua DPR.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menuturkan, partainya tidak keberatan siapapun mengisi posisi itu.

Pernyataan itu disampaikan, menyusul usulan Partai Golkar yang membuka peluang merevisi UU MD3. Pasalnya PDI Perjuangan sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak di Senayan sudah lebih dulu memberi tanggapan.


"Gerindra tidak tertarik melakukan revisi," kata Muzani, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/3).

Muzani sepakat dengan apa yang menjadi amanah UU MD3 tentang kursi ketua DPR untuk partai pemenang, dan aturan itu sudah menjadi kesepakatan yang tepat.

Gerindra, kata dia, ingin menciptakan suasana politik yang kondusif. Kebersamaan di parlemen harus dijaga, meski ada perbedaan politik dan aspirasi.

"Toh ini sesuatu yang sudah kita sepakati dan kita laksanakan, dan jalannya smooth, bagus, kira-kira begitu," ucapnya.

Ditanya apakah ada kekhawatiran bila kursi ketua DPR diduduki PDI Perjuangan, mengingat partai itu berseberangan, dan oposan terhadap Gerindra saat ini.

Menyikapi pertanyaan itu, Muzani justru balik bertanya. "PDI oposisi? Kata siapa?" sergahnya.

"Kalau ternyata enggak bagaimana?" tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya