Berita

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Marsudi Syuhud saat ditemui awak media di Muamalat Tower, Jakarta, 26 Maret 2024/RMOL

Dunia

Bukan Hanya Gencatan Senjata, MUI Sindir PBB Harusnya Hentikan Perang di Gaza

RABU, 27 MARET 2024 | 07:15 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) seharusnya dapat menghentikan perang di Gaza, bukan hanya melakukan resolusi gencatan senjata.

Begitu yang disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Marsudi Syuhud saat menyoroti soal gencatan senjata yang terjadi dalam konflik Israel-Hamas di Jalur Gaza.

"Gencatan senjata itu sudah seharusnya demikian, bahkan seharusnya stop war (hentikan perang), tidak sekadar gencatan senjata," kata Marsudi saat ditemui di Muamalat Tower, Jakarta pada Selasa (26/3).


Adapun gencatan senjata yang dilakukan Dewan Keamanan (DK) PBB, kata Marsudi seharusnya bisa dilakukan dengan lebih tegas dan lebih cepat terhadap Israel, sesuai hukum yang berlaku.

"Gencatan senjata ini kan karena diminta berbagai negara, khususnya di Bulan Ramadhan ini, tetapi semestinya PBB itu harus bisa memberhentikan perang, kembali kepada hukum," tegasnya.

Menurutnya, PBB sebenarnya bisa melakukan perannya dengan menggelar dialog, diskusi, dan musyawarah lebih tegas untuk menyelesaikan konflik tersebut, sehingga konflik dapat diselesaikan dengan beradab tanpa peperangan yang terus berlanjut.

DK PBB pada Senin (25/3) mengadopsi resolusi yang menuntut gencatan senjata segera di Jalur Gaza selama Bulan Ramadan, dengan 14 negara menyatakan setuju, dan satu negara lainnya, yaitu Amerika Serikat (AS) memilih absain dalam pemilihan suara itu.

Resolusi ini juga dilaporkan telah menghasilkan gencatan senjata yang mengarah pada gencatan senjata berkelanjutan dan langgeng.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya