Berita

Analis intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro/RMOL

Politik

Pengamat: Setiap Persoalan di Papua Harus Dilihat secara Utuh

SELASA, 26 MARET 2024 | 22:54 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Belakangan beredar video di media sosial, yang dinarasikan oknum prajurit TNI menganiaya seorang pria di Papua, yang diduga anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Teroris (KST). Pihak TNI pun menyelidiki video itu.

Analis intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, meminta masyarakat menunggu hasil penyelidikan TNI. Pria yang akrab disapa Simon itu juga menjelaskan, salah satu dilema menghadapi non-state actor seperti KKB/KST ini adalah ketidakjelasan pertanggungjawaban dalam sebuah insiden.

“Kita tidak bisa melihat peristiwa itu secara mandiri atau tunggal. Ada rentetan insiden yang terjadi sebelumnya. Kita harus melihatnya secara utuh,” katanya, lewat keterangan tertulis, Selasa (26/3).


Di satu sisi TNI melaporkan, pada 2023, korban meninggal karena ulah KKB/KST ada 61 orang, terdiri dari TNI 26 orang, Polri 3 orang, masyarakat sipil 32 orang.

Tak hanya itu, kelompok KKB/KST juga menyasar fasilitas umum, seperti sekolah dan Puskesmas yang menjadi tempat pelayanan publik. Ada juga sejumlah kasus pemerkosaan.  

“Jika sudah terjadi seperti itu, siapa yang dimintai pertanggungjawaban?” kata Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal itu.

Dia melihat, yang terjadi di Papua adalah situasi konflik yang terkadang menggunakan senjata, antara state actor dan non state actor.

“Dalam situasi seperti itu, seharusnya keselamatan sipil merupakan tanggungjawab semua pihak. Tidak bisa penyerangan terhadap masyarakat sipil dijadikan sebagai strategi. Itu bentuk pelanggaran,” kata Simon.

Simon berharap TNI mengedepankan sikap bertanggungjawab dalam mengatasi insiden itu, sesuai prosedur dan proporsional.

“Saya yakin TNI akan melakukan tindakan yang proposional, jika memang terbukti ada pelanggaran di sana,” kata Simon.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya