Berita

Rapat Dewan Keamanan PBB/Net

Dunia

AS Abstain, Dewan Keamanan PBB Serukan Gencatan Senjata di Jalur Gaza

SENIN, 25 MARET 2024 | 22:32 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menuntut gencatan senjata segera antara Israel dan militan Palestina Hamas dan pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera, Senin (25/3). Resolusi ini disuarakan oleh dari 14 anggota dewan atas usulan dari 10 anggota dewan terpilih dimana Amerika Serikat memilih abstain.

“Rakyat Palestina sangat menderita. Pertumpahan darah ini sudah berlangsung terlalu lama. Merupakan kewajiban kita untuk mengakhiri pertumpahan darah ini, sebelum terlambat,” kata Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, kepada dewan setelah pemungutan suara.

Radio militer Israel melaporkan sesaat sebelum pertemuan dewan dimulai bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan membatalkan rencana delegasi ke Washington jika AS tidak memveto resolusi tersebut.


Washington menolak kata-kata gencatan senjata pada awal perang yang sudah berlangsung hampir enam bulan di Jalur Gaza dan menggunakan hak vetonya untuk melindungi sekutu AS, Israel, ketika mereka membalas serangan Hamas pada 7 Oktober yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang.

Namun di tengah meningkatnya tekanan global untuk melakukan gencatan senjata dalam perang yang telah menewaskan lebih dari 32.000 warga Palestina, AS abstain dari pemungutan suara pada hari Senin untuk mengizinkan Dewan Keamanan meminta gencatan senjata segera pada bulan puasa Ramadhan, yang berakhir pada bulan Ramadhan.

Resolusi tersebut juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat seluruh sandera. Israel mengatakan Hamas menyandera 253 orang dalam serangannya pada 7 Oktober.

“Dukungan Amerika Serikat terhadap tujuan-tujuan ini bukan sekedar retoris. Kami bekerja sepanjang waktu untuk mewujudkannya melalui diplomasi, karena kami tahu bahwa hanya melalui diplomasi kita dapat mendorong agenda ini ke depan,” kata A.S. Duta Besar untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.

“Gencatan senjata bisa segera dimulai dengan pembebasan sandera pertama dan karena itu kita harus memberikan tekanan pada Hamas untuk melakukan hal tersebut,” katanya.

Thomas-Greenfield mengatakan AS abstain dalam pemungutan suara tersebut karena tidak menyetujui seluruh isi resolusi dan resolusi tersebut tidak memuat kecaman terhadap Hamas.

Resolusi Dewan Keamanan juga menekankan kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran bantuan kemanusiaan dan memperkuat perlindungan warga sipil di seluruh Jalur Gaza dan menegaskan kembali tuntutannya untuk menghilangkan semua hambatan terhadap penyediaan bantuan kemanusiaan dalam skala besar.

AS telah memveto tiga rancangan resolusi dewan mengenai perang di Gaza. Sebelumnya mereka juga abstain sebanyak dua kali, sehingga memungkinkan dewan untuk mengadopsi resolusi yang bertujuan untuk meningkatkan bantuan ke Gaza dan menyerukan jeda yang lebih lama dalam pertempuran.

Rusia dan Tiongkok juga telah memveto dua rancangan resolusi AS mengenai konflik tersebut – pada bulan Oktober dan pada hari Jumat lalu.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya