Berita

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Gagal ke Senayan, PDIP Sebut PPP Korban Operasi Politik

SENIN, 25 MARET 2024 | 20:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Gagalnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lolos ke Senayan di Pemilu 2024 mengundang keprihatinan PDI Perjuangan sebagai rekan koalisi. PPP hanya meraih 3,87 persen suara sah nasional dan tak lolos ambang batas parlemen 4 persen.  
"PDIP tidak ingin sejarah partai Ka'bah dihilangkan dari sejarah republik ini," ujar Sekjen  Hasto Kristiyanto saat jumpa pers, di markas PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3).   
Hasto menduga, persoalan yang dihadapi PPP bagian dari operasi politik. Upaya operasi politik ini juga dirasakan partai pendukung Ganjar-Mahfud lainnya yakni Partai Perindo dan Hanura.  Dia pun mengingatkan Presiden Joko Widodo tidak abuse of power dan menghilangkan partai Ka'bah yang memiliki peran sangat penting jauh sebelum kemerdekaan.  
"Ini operasi politik luar biasa yang tidak diterima lagi oleh norma dan etika. Ketika ambisi kekuasaan mampu mengalahkan etika, moral, dan menghilangkan supremasi hukum yang ada adalah sisi-sisi gelap kekuasaan. Dan ini adalah masa suram bagi arah masa depan Indonesia," tandas Hasto.  
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sudah memerintahkan jajarannya untuk membantu PPP sesuai amanat ulama khrismatik Maimun Zubair alias Mbah Moen. 
"Maka pada hari Sabtu pagi saya bertemu dengan Mas Awiek dari PPP, Achmad Baidowi, dan kami memberikan bantuan-bantuan. Bahkan sejak perhitungan suara yang pertama kami mengajak PPP untuk bersama-sama di pusat data PDI Perjuangan,” tandas Hasto.

"Maka pada hari Sabtu pagi saya bertemu dengan Mas Awiek dari PPP, Achmad Baidowi, dan kami memberikan bantuan-bantuan. Bahkan sejak perhitungan suara yang pertama kami mengajak PPP untuk bersama-sama di pusat data PDI Perjuangan,” tandas Hasto.

Populer

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

Pujian Anies ke JK Benamkan Ade Armando Cs

Senin, 18 Mei 2026 | 04:20

UPDATE

Kemlu: PT DSI Tingkatkan Kepercayaan Global terhadap Ekspor RI

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:20

Pantai Gading Perkuat Dukungan untuk Inisiatif Otonomi Sahara Maroko

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:07

Penduduk Indonesia Bertambah 1,4 Juta Jiwa

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:03

Pidato Prabowo Cerminkan Optimisme Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:02

KPK Panggil Plt Bupati Tulungagung dan Sejumlah Pejabat dalam Kasus Dugaan Pemerasan

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:53

Kemenkeu dan BI Harus Bisa Menerjemahkan Keinginan Prabowo

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:41

Polisi Tetapkan Sopir Green SM Tersangka Taksi vs KRL di Bekasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:26

Sembilan WNI Jalani Visum dan Tes Kesehatan di Turki

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:26

IKN Disiapkan Jadi Superhub Ekonomi Baru Indonesia

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:20

Semen Indonesia Pangkas Empat Anak Usaha dalam Program Streamlining

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:16

Selengkapnya