Ilustrasi PPP/RMOLNetwork
Ada sejumlah faktor yang dinilai menjadi penyebab dari kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali duduk di Senayan pada Pemilu 2024. Di antaranya salah bergabung dalam koalisi Pilpres 2024 dan kurang mengantisipasi pergerakan voters.
Demikian disampaikan pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, yang menyebut banyak pihak khususnya lembaga survei yang sudah mengingatkan hal tersebut.
"Memang faktornya kompleks dan tidak tunggal. Ada faktor makro, meso, dan ada faktor mikro yang saling memengaruhi dan berkelindan interplay," katanya, diwartakan
Kantor Berita RMOLJatim, Senin (25/3).
Surokim menjelaskan, tentu hal itu tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja sebagai penanggungjawab atas tidak lolosnya PPP ke DPR. Jadi harus ada evaluasi menyeluruh dan komprehensif.
"Menurut saya, faktor makro eksternal memang relatif tidak terlalu menguntungkan PPP, khususnya saat harus bergabung dalam koalisi Pilpres. Selain itu juga faktor mikro internal partai dalam mengantisipasi perubahan perilaku memilih
voters saat ini," bebernya.
Kantong-kantong suara PPP, lanjut Surokim, selama ini hanya mengandalkan basis tradisional dan belum bisa ekspansif sehingga cenderung stagnan.
"PPP terlalu memorabilia dengan kekuatan masa lalu dan seolah lupa terkait dengan kebutuhan kekinian partai khususnya ekspansi ceruk pemilih baru," pungkasnya.
Dari 18 partai politik yang mengikuti Pemilihan Umum 2024, hanya 8 parpol yang lolos ambang batas parlemen di atas 4 persen.
PPP gagal ke Senayan karena persentase perolehan suaranya hanya 3,87 persen. Sejak partai berlambang Kabah ini berdiri pada 1973, ini pertama kalinya mereka tidak terlibat dalam pembagian kursi DPR.
Selain PPP, 3 partai berbasis Islam lain juga gagal mencapai ambang batas parlemen. Yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia.
