Berita

Ketua Umum Forum Dayak Bersatu Decky Samuel bersama Ketua DPW LADN-Kaltim, Thomas Ngau, Sekjen DAD Kaltim, Martinus F Tennes dan Ketua Lembaga Adat dan Kekerabatan Kesultanan Banjar Gusti Addy Rachmany/Net

Nusantara

Tokoh Masyarakat Adat Dayak: Siapa yang Gerakkan LSM di Kaltim untuk Adu Domba?

SENIN, 25 MARET 2024 | 00:06 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Sejumlah organisasi masyarakat yakni DPW Laskar Adat Dayak Nasional Kalimantan Timur (LADN-Kaltim), Forum Dayak Bersatu, Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltim, serta Lembaga Adat dan Kekerabatan Kesultanan Banjar menilai aksi demo melengserkan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik penuh muatan politik.

Ketua Umum Forum Dayak Bersatu Decky Samuel bersama Ketua DPW LADN-Kaltim, Thomas Ngau, Sekjen DAD Kaltim, Martinus F Tennes dan Ketua Lembaga Adat dan Kekerabatan Kesultanan Banjar Gusti Addy Rachmany menyayangkan aksi demo dilakukan tanpa berdasrkan fakta.

Misalnya saja, tudingan pemotongan anggaran beasiswa yang semula Rp 500 miliar menjadi Rp 200 miliar oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik yang sebenarnya pemotongan itu telah diputuskan saat Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isran Noor-Hadi Mulyadi menjabat.


“Seharusnya mereka ini, lebih melek data, jangan terprovokasi dengan suatu kepentingan saja, jelas ini tidak logis, dan bisa di cek rekam jejak digital,” kata Decky, Minggu (24/3).

Sebelumnya, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Kaltim Madani, dan Forum Silahturahmi Tokoh Masyarakat Kalimantan Timur (FSTMKT) menggelar unjuk rasa menuntut agar Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dicopot.

Tidak hanya itu, massa menilai tidak seharusnya Akmal Malik melakukan rotasi dan mutasi pejabat di Pemprov Kaltim karena statusnya hanya penjabat sementara gubernur.

Padahal, Sekjen DAD Kaltim, Martinus F Tennes mengambahkan, rotasi dan mutasi pejabat sudah diatur dalam Permendagri No 4/2023 pasal 15, mutasi bisa dilakukan dengan persetujuan Mendagri.

“Kami merasa ini terkesan mengadu domba, sehingga anggapan masyarakat bahwa Pj Gubernur Kaltim mudah mengubah aturan dan sistem yang ada, padahal semua itu berjalan sebagaimana mestinya. Jangan membuat wilayah Kaltim tidak kondusif, akibat aksi yang tidak mendasar,” kata Martinus.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya