Berita

Juru Bicara DPP PPP, Achmad Baidowi/RMOL

Politik

Gugat Hasil Pemilu, PPP Diperkuat Puluhan Lawyer

MINGGU, 24 MARET 2024 | 20:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun (PHPU) 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam permohonannya, partai berlambang Kakbah itu menggugat hasil Pemilihan Umum di 18 provinsi.

“Berdasar tracking kami, di 18 Dapil itulah suara kami hilang sebanyak 3.000-4.000 suara, jika ditotal melebihi 200 ribu, itu yang terlacak,” kata Juru Bicara DPP PPP, Achmad Baidowi, lewat keterangan resmi, Minggu (24/3).


Sosok yang akrab disapa Awiek itu juga mengatakan, seharusnya PPP meraup 6 juta lebih suara, melewati ambang batas empat persen.

“Kita lebih dari enam juta suara atau di atas 4,1 persen,” tuturnya.

Suara PPP diduga diubah di sejumlah Dapil, seperti Dapil Jawa Timur VI, Dapil Jawa Tengah VI, dan lainnya. Sementara ada penambahan suara untuk partai lain, padahal seharusnya suara itu milik PPP.

"Dalam gugatan ini PPP diperkuat 23 lawyer," tambah Achmad Baidowi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya