Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Demi Kebaikan Bangsa, "Barisan Nasional Anti Jokowi" Sangat Penting

MINGGU, 24 MARET 2024 | 16:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Untuk melawan Joko Widodo yang selama ini menyimpang, para aktivis, akademisi, hingga civil society, diharapkan segera membentuk "Barisan Nasional Anti Jokowi".

Seruan itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, melihat gelombang masa yang meminta agar Jokowi dimakzulkan dari jabatan presiden.

"Para aktivis, akademisi, civil society harus segera membentuk 'Barisan Nasional Anti Jokowi', untuk melawan tindakan Jokowi yang menyimpang selama ini," kata Muslim, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/3).


Dia menilai Jokowi telah merusak demokrasi dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang semakin marak terjadi. Bahkan dianggap sebagai sosok yang tidak mau mendengar suara rakyat, dan merasa paling benar sendiri.

"Jokowi melanggar UU dan melanggar sumpah jabatan. Bahkan menjadikan dirinya di atas UU. Itu kelakuan sebagai raja, semua keinginannya harus diikuti, kalau tidak, ditumpas," tegasnya.

"Barisan Nasional Anti Jokowi" kata Muslim, juga bertujuan mendidik Jokowi untuk menghormati etika dan hak asasi manusia (HAM) rakyat Indonesia, dengan tidak gemar ingkar janji, menipu, dan berbohong.

"Tidak gampang mengintervensi kepentingan politiknya, dan terlebih agar tidak lagi intervensi lembaga-lembaga penegak hukum demi kepentingan politik dan kekuasaannya. Dan tidak lagi mengintervensi pemerintahan yang akan datang," tutur Muslim.

Barisan itu, kata Muslim, juga dapat mengingatkan Jokowi bahwa jabatannya akan berakhir 20 Oktober 2024. Artinya, kekuasaannya kurang dari 7 bulan lagi.

"Demi menjaga nama dan wibawanya, Jokowi harus mengundurkan diri, atau Barisan Nasional Anti Jokowi memintanya mundur dengan kesadarannya seperti Pak Harto, memilih mundur demi kebaikan bangsa dan negara," pungkas Muslim.

Populer

Gufroni Jadikan Muhammadiyah Sarang Mafia Berideologi Ekstrem

Senin, 12 Mei 2025 | 16:27

Jokowi Jadi Ketum PSI, Pertama Dalam Sejarah Bapak Gantikan Anak

Rabu, 14 Mei 2025 | 18:31

Negara Harus Tunjukkan Taring Amankan Jaksa Lewat TNI

Senin, 12 Mei 2025 | 17:42

Kejagung dan KPK Didesak Usut Dugaan Pemerasan Kajari Tolitoli

Rabu, 07 Mei 2025 | 12:30

IDI Minta Menkes Dicopot Gegara Bikin Kolegium Tandingan

Selasa, 13 Mei 2025 | 19:59

Kejagung Tegaskan Pengamanan dari TNI Tidak Terkait Kasus Satelit Kemhan

Senin, 12 Mei 2025 | 22:18

Arsjad Rasjid Cs Kalah di MA, Pemegang Saham PT Krama Yudha Bebas dari Tuduhan

Minggu, 11 Mei 2025 | 12:26

UPDATE

Dubes Tiongkok Ungkap Kedekatan Prabowo-Xi Jinping: Saling Kirim Surat

Jumat, 16 Mei 2025 | 18:00

Megawati Tekankan Platform Ideologis Partai ke Kader Kepala Daerah

Jumat, 16 Mei 2025 | 17:57

Bahaya Grup FB Fantasi Sedarah Bisa Sebabkan Kekerasan Seksual

Jumat, 16 Mei 2025 | 17:45

Ibarat Baju, PSI Kesempitan Buat Jokowi

Jumat, 16 Mei 2025 | 17:22

Mendikdasmen Kenalkan Rumah Pendidikan di Korsel

Jumat, 16 Mei 2025 | 17:20

RIBK Kemenkes Diminta Prioritaskan Lansia dalam Perencanaan Kesehatan Nasional

Jumat, 16 Mei 2025 | 17:13

Indonesia Dukung Palestina dan Edukasi Anti-Islamofobia

Jumat, 16 Mei 2025 | 17:10

DPR Desak Polisi Tangkap Admin Grup FB Fantasi Sedarah

Jumat, 16 Mei 2025 | 16:59

Ketua PDIP: Anda Tak Akan jadi Kepala Daerah tanpa Parpol

Jumat, 16 Mei 2025 | 16:59

Wamen ESDM: Forel dan Terubuk Bisa Hasilkan Minyak 20.000 Barel Per Hari

Jumat, 16 Mei 2025 | 16:50

Selengkapnya