Berita

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Prof Dailami Firdaus/Ist

Nusantara

Senator Dailami Ajak Warga Jadi Jumantik Mandiri

MINGGU, 24 MARET 2024 | 06:21 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Buntut anomali cuaca di Jakarta menyebabkan kondisi cuaca panas dan hujan tidak menentu. Hal ini mengakibatkan angka penyakit demam berdarah (DBD) di Jakarta naik drastis.

Per 18 Maret 2024, total kasus DBD Jakarta mencapai 1.729. Sementara jumlah warga yang terjangkit naik 1.102 orang dari sebelumnya 627 kasus pada 19 Februari 2024.

Kasus DBD di Jakarta terbanyak di wilayah Jakarta Barat. Ada 526 kasus DBD terjadi pada anak-anak hingga dewasa di Jakarta Barat. Kemudian Jakarta Selatan 450 kasus, Jakarta Timur 395 kasus, Jakarta Utara 194 kasus, Jakarta Pusat 115 kasus, dan Kepulauan Seribu 13 kasus.


Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Prof Dailami Firdaus mendorong seluruh stakeholder bersama-sama menanggulangi kasus DBD.

"Kita semua harus menjadi jumantik mandiri di tempat tinggal kita, di lingkungan wilayah sekitar kita. Kita harus sangat peduli, koordinasikan dengan fasilitas kesehatan di lingkungan apabila ditemukan indikasi DBD," kata Dailami dalam keterangannya, Minggu (24/3).

Senator Provinsi DKI Jakarta ini juga menambahkan, banyak langkah preventif kesehatan yang bisa warga lakukan, seperti menguras bak mandi seminggu sekali, membersihkan juga wadah penampung air lainnya, memasang kasa dan kelambu nyamuk, tak menumpuk atau menggantung baju terlalu lama.

"Gunakan lotion atau krim antinyamuk, gunakan pakaian tertutup saat keluar rumah. Terapkan pola hidup bersih dan sehat, jaga pola buka puasa dan sahur kita," kata Dailami.  

Terakhir, Dailami berharap Dinas Kesehatan DKI Jakarta dapat berkerja dengan baik dalam penanggulangan DBD agar tidak naik terus.

"Kita juga harus mengambil langkah cerdas dan preventif kesehatan dengan baik," tutup Dailami.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya