Pengamat: Panglima TNI Dapat Informasi Keliru tentang Parlok Aceh

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal TNI Agus Subiyanto, dinilai mendapatkan informasi keliru tentang partai lokal (Parlok) Aceh, yang disinyalir menjadi di wadah aspirasi bekas Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Agus juga dianggap kurang mendapatkan informasi terkini terkait situasi di Aceh.

"Karena ada juga partai lokal itu yang berisi mantan aktivis mahasiswa misalnya partai SIRA. Kemudian Partai PAS yang berisi kelompok-kelompok para agamawan," kata pengamat politik Universitas Malikussaleh (Unimal), Teuku Kemal Fasya kepada Kantor Berita RMOLAceh, Sabtu (23/3).

Menurut Kemal, kombatan sendiri tidak tunggal dan tidak bisa disamakan dengan mantan anggota GAM. Mereka mentransformasikan kegiatan politik melalui Parlok dengan mengisi ruang di Partai Aceh (PA) dan PNA.

"Itu yang harus dipahami, jadi ada kekeliruan di dalam memberikan informasi kepada panglima TNI," ujarnya.

Selain itu, pernyataan Panglima TNI terkait indeks kerawanan Pemilihan umum (Pemilu), menurut Kemal juga keliru. Karena hal tidak melulu terkait isu separatisme.

Dituturkan Kemal, indeks kerawanan Pemilu itu terjadi misalnya, di Aceh ada daerah yang masih mudah terpapar oleh hoax yang berbau keagamaan. Kemudian isu kedua di Aceh berkembangnya rumor ketika tidak memilih kelompok tertentu akan kembali timbul konflik.

"Namun untuk isu kedua, potensinya rendah," terang Kemal.

"Sebab masyarakat Aceh sekarang tidak mudah lagi dikibuli dengan hanya satu informasi seperti isu-isu separatisme. Tetap mencari tahu tentang berbagai macam informasi," sambungnya.

Terlebih, lanjut  Kemal, Partai Aceh saat ini bersekutu dengan partai Ultranasionalis seperti Gerindra. Apalagi banyak jenderal, termasuk Wiranto, yang terlibat dalam penyelesaian konflik di Aceh,

Oleh karena itu, kata Kemal, pernyataan Panglima TNI tentang situasi di Aceh menunjukkan kurangnya informasi dan pemahaman yang keliru.

"Makanya saya sebut Panglima TNI sudah salah dalam mendapat informasi tentang situasi di Aceh, dan salah memahami tentang indeks kerawanan Pemilu," tandas Kemal.