Pekerja wanita memberikan suara di TPS yang berada di lokasi kerja dalam pemilu Pakistan yang digelar 8 Februari 2024./Reuters
Berbagai laporan mengenai kecurangan yang terjadi selama pemilihan umum yang dilakukan bulan lalu harus ditindaklanjuti dengan sangat serius. Bila ditemukan bukti campur tangan pemerintah, maka pemungutan suara ulang di sejumlah daerah harus dilakukan.
Demikian pandangan diplomat senior Amerika Serikat Donald Lu ketika berbicara di Subkomite Komisi Luar Negeri DPR AS hari Rabu lalu (20/3).
Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Asia Selatan dan Asia Tengah mendesak Pakistan menyelidiki laporan ketidakberesan dalam pemilu bulan lalu dan melakukan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan yang terkena dampak jika mereka menemukan bukti adanya campur tangan.
“Komisi Pemilu Pakistan, harus menemukan bahwa penyimpangan-penyimpangan ini terbukti, dan harus menyelenggarakan kembali pemilu (di daerah pemilihan) dimana terdapat campur tangan,” ujar Donald Lu.
Pemilu di Pakistan yang diselenggarakan 8 Februari lalu diwarnai dengan penangkapan dan kekerasan menjelang pemungutan suara, penutupan internet pada hari pencoblosan, dan penundaan hasil pemilu yang tidak biasa sehingga menimbulkan tuduhan bahwa pemilu tersebut telah dicurangi.
Hasil dari pemilu itu Shehbaz Sharif ditetapkan sebagai perdana menteri pada 4 Maret lalu. Ia memimpin koalisi setelah partainya memenangkan lebih sedikit kursi dibandingkan kandidat yang didukung mantan Perdana Menteri Imran Khan yang kini masih berada di dalam penjara.
“Kami tidak pernah menggunakan istilah ‘bebas dan adil’ dalam menggambarkan pemilu kali ini,” ujar Lu.
“Kami telah menyatakan keprihatinan serius mengenai situasi sebelum pemilu, kekerasan yang terjadi, terorisme dan kekerasan politik,” katanya.
“Kami telah menyatakan keprihatinan atas kegagalan mendaftarkan kandidat individu dan partai politik, penangkapan massal terhadap pihak oposisi, penutupan internet, serta sensor dan tekanan yang diberikan kepada jurnalis,” sambungnya
Inggris dan Uni Eropa juga telah menyatakan keprihatinan atas penyimpangan yang dilaporkan dan mendesak dilakukannya penyelidikan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pun menyatakan keprihatinannya atas kekerasan dan penangguhan layanan komunikasi seluler.
Dalam kesempatan itu Lu membantah klaim Khan bahwa dia telah ikut campur dalam penggulingan Khan dari kekuasaan pada tahun 2022.
"Klaim-klaim ini, teori konspirasi ini, adalah sebuah kebohongan. Itu benar-benar kebohongan," ujar Lu lagi seperti dilaporkan
Reuters.
Khan digulingkan setelah berselisih dengan militer Pakistan yang kuat, yang membantah ikut campur dalam politik. Dia menuduh AS dan militer Pakistan berperan dalam pemecatannya melalui mosi tidak percaya di parlemen.
