Prabowo-Gibran Didorong Gandeng Nasdem dan PKB Perkuat Pemerintahan

Konsolidasi pascapenetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024, disarankan untuk segera dimatangkan oleh calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dengan suara terbanyak, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menilai, Prabowo-Gibran membutuhkan sejumlah partai politik (parpol) besar di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM), apabila gugatan Mahkamah Konstitusi (MK) selesai dan hasilnya membawa mereka ke pelantikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat (MPR-DPR) pada 20 Oktober 2024.

Pasalnya, sosok yang kerap disapa Biran itu memandang, gugatan atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sulit mengubah hasil pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

Sebab, KPU RI telah resmi menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi suara manual hasil pilpres dan pileg 2024 pada Rabu malam 20 Maret 2024, dimenangkan Prabowo-Gibran dengan perolehan suara 96,3 juta atau sekitar 58,3 persen.

Sebab, KPU RI telah resmi menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi suara manual hasil pilpres dan pileg 2024 pada Rabu malam 20 Maret 2024, dimenangkan Prabowo-Gibran dengan perolehan suara 96,3 juta atau sekitar 58,3 persen.

Sementara, pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, hanya memperoleh 40,9 juta atau sekitar 24 persen. Adapun pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD hanya mengantongi 27 juta suara atau 16 persen.

"Dari komposisi jumlah kursi di Senayan, artinya partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran berjumlah 280 kursi sementara koalisi pengusung 01 dan 03 berjumlah 300 kursi," ujar Biran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (23/3).

Lulusan S2 Ilmu Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu memandang, Prabowo-Gibran membutuhkan satu atau dua parpol lagi untuk bisa melebihi kursi parpol-parpol koalisi pasangan nomor urut 1 dan 3.

"Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden dan Wakil Presiden harus tetap mengupayakan kestabilan politik di parlemen agar segala agenda politik pemerintahan, senantiasa mendapatkan backup-an politik parlemen," paparnya.

Lebih lanjut, Biran meyakini, usai Pemilu 2024 tidak ada parpol yang dominan secara politik. Meskipun beberapa di antaranya memperoleh suara lebih unggul dari parpol lainnya, namun secara selisih tidak begitu banyak.

"Karena tidak ada yang dominan dalam kekuatan politik di parlemen, termasuk partai penguasa sekalipun, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, partai penguasa harus menjalin koalisi gemuk di parlemen tidak hanya dengan komposisi partai pengusung Prabowo-Gibran yang ada sekarang," katanya.

"Tetapi, Prabowo-Gibran harus tetap merangkul beberapa kekuatan politik partai di luar pengusungnya seperti Nasdem dan PKB untuk mempertegas kekuatan politik penguasa," demikian Biran.