Berita

Ilustrasi Foto/Net

Politik

Pimpinan Majelis PPP Beri Lampu Hijau Maju ke MK

JUMAT, 22 MARET 2024 | 21:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baik Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Syariah mendukung penuh langkah politik DPP untuk maju ke Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa Pemilu.

Pimpinan Majelis turut mengapresiasi kinerja DPP PPP dalam upaya pemenangan partai pada Pemilu 2024, kendati hasil rekapitulasi KPU RI menunjukan perolehan PPP belum melewati ambang batas parlemen yakni 3,87 persen dengan jumlah suara 5.878.777 suara.

Pertemuan intensif pimpinan majelis PPP juga terus dilakukan bersama dengan Plt.Ketua Umum dan jajaran Pengurus Harian DPP PPP, salah satunya di kediaman Plt. Ketua Umum Mardiono di kawasan Permata Hijau Jakarta Selatan Rabu Sore (20/3).


Jurubicara Plt.Ketua Umum PPP Mardiono, Imam Priyono menyatakan dukungan pimpinan majelis baik moril dan spiritual serta gagasan dan pertimbangan terus dikomunikasikan pada DPP PPP.

"PPP sesuai AD/ART dalam pengambilan keputusan tentu taat pada mekanisme partai salah satunya mempertimbangkan pandangan seluruh majelis," ujar Imam pada awak media Jumat sore (22/3).  

"Pimpinan Majelis tidak hanya mengapresiasi ikhtiar maksimal yang telah dilakukan DPP PPP namun juga mendukung langkah-langkah perjuangan gugatan di MK sebagai upaya penyelamatan partai warisan ulama agar tetap eksis memperjuangkan rakyat dan umat," tambahnya menjelaskan.

Usai pengumuman hasil rekapitulasi suara nasional Pemilu Legislatif 2024, PPP terus menggelar konsolidasi internal dan upaya penyiapan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi, dalam kesempatan rapat pengurus harian ke-21 di kantor DPP PPP Plt. Ketua Umum Mardiono mewakili jajaran pengurus harian DPP PPP mengucapkan selamat pada Prabowo-Gibran atas perolehan suara tertinggi hasil Pilpres 2024.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya