Pertemuan Dewan Keamanan PBB/Net
Dewan Keamanan PBB gagal mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza sebagai bagian dari kesepakatan penyanderaan setelah Rusia dan Tiongkok memveto tindakan yang diusulkan oleh Amerika Serikat.
Resolusi tersebut, menyerukan gencatan senjata segera dan berkelanjutan yang berlangsung sekitar enam minggu untuk melindungi warga sipil dan memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan.
Hal ini menandai semakin menguatnya sikap Washington terhadap Israel. Pada awal perang yang telah berlangsung selama lima bulan, AS menolak kata-kata gencatan senjata dan memveto langkah-langkah yang mencakup seruan untuk segera melakukan gencatan senjata.
“Mayoritas anggota dewan mendukung resolusi ini, namun sayangnya Rusia dan Tiongkok memutuskan untuk menggunakan hak vetonya,” kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield kepada Dewan Keamanan.
Sebelum pemungutan suara, dia mengatakan akan menjadi “kesalahan bersejarah” jika dewan tidak mengadopsi resolusi tersebut.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, juga berbicara sebelum pemungutan suara, meminta para anggotanya untuk tidak memberikan suara yang mendukung resolusi tersebut.
Dia mengatakan resolusi tersebut "sangat dipolitisasi" dan memberikan lampu hijau bagi Israel untuk melancarkan operasi militer di Rafah, sebuah kota di ujung selatan Jalur Gaza di mana lebih dari separuh dari 2,3 juta penduduknya berlindung di tenda-tenda darurat. untuk menghindari serangan Israel lebih jauh ke utara.
Teks resolusi yang dilihat oleh Reuters mengatakan kutipan "Gencatan senjata segera dan berkelanjutan" yang berlangsung sekitar 6 minggu akan melindungi warga sipil dan memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah kantong di mana kelaparan terjadi karena kekurangan pangan yang ekstrim.
“Ini akan membebaskan tangan Israel dan mengakibatkan seluruh Gaza dan seluruh penduduknya harus menghadapi kehancuran, kehancuran, atau pengusiran,” kata Nebenzia dalam pertemuan tersebut.
Ia mengatakan sejumlah anggota tidak tetap Dewan Keamanan telah menyusun resolusi alternatif, yang ia sebut sebagai dokumen berimbang, dan mengatakan tidak ada alasan bagi anggota untuk tidak mendukungnya.
Duta Besar Tiongkok untuk PBB mengatakan Beijing juga mendukung resolusi alternatif tersebut. Namun Thomas-Greenfield mengatakan langkah tersebut gagal.
"Dalam bentuknya yang sekarang, teks tersebut gagal mendukung diplomasi sensitif di kawasan. Lebih buruk lagi... hal ini justru bisa memberi Hamas alasan untuk meninggalkan kesepakatan yang ada," katanya.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada hari Kamis bahwa dia yakin pembicaraan di Qatar, yang berfokus pada gencatan senjata enam minggu dan pembebasan 40 sandera Israel dan ratusan warga Palestina yang dipenjara, masih dapat mencapai kesepakatan.
Resolusi AS mendukung perundingan yang ditengahi oleh AS, Mesir dan Qatar mengenai gencatan senjata.
